Program Pelatihan di UPT-LK Riau Tak Menjawab Tantangan Peluang Kerja

Riau | Jumat, 07 September 2018 - 10:11 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi terus berupaya untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan kreatif. Salah satu upaya yang dilakukan itu dengan memberi pelatihan dan pembekalan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang belum bekerja. Untuk itu, melalui Program Pemerintah Pusat dan Daerah,  Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah I Riau, Jalan Terubuk Pekanbaru setiap tahunnya menggelar pelatihan kerja bagi masyarakat umum yang belum bekerja diberikan keterampilan atau keahlian dengan menggukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga Miliyaran Rupiah. 

Tujuan program pelaksanaan pelatihan keterampilan adalah untuk menjawab tantangan yang hadapi bagaimana menciptakan, membina dan memberdayakan tenaga kerja yang begitu banyak untuk menangani pertumbuhan industri di Riau yang sangat cepat.  Maka Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja merupakan salah satu lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan hal tersebut. Melihat propinsi Riau adalah daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang tinggi dan letaknya srategis dalam mengembangkan dunia industri. Dalam mengembangkan dunia industri dengan pertumbuhan secara cepat tentu menggunakan sumber daya manusia yang terampil, disiplin dan produktif. Hal ini berjalan terus hingga berpacu dengan perkembangan teknologi juga secara cepat. Sehingga perlu dipersiapkan tenaga kerja yang memilih kualifikasi keterampilan yang tepat sesuai persyaratan.

Namun, hal tersebut sangat disayangkan. Karena, masyarakat yang telah diberikan keterampilan di UPT-LK tidak bisa bekerja di industri/perusahaan. Hal tersebut dikarenakan kecil peluang kerja bagi lulusan UPT-LK. Yang menjadi faktor kecilnya peluang tamatan UPT-LK bekerja di perusahaan atau Industri adalah tidak adanya kerjasama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau/UPT-LK Riau dengan pihak perusahaan atau Industri, tidak adanya penempatan siswa (peserta pelatihan) untuk magang diperusahaan, kurangnya wawasan siswa pelatihan di UPT-LK dengan perkembangan teknologi yang semakin maju terutama dibidang otomotif. Hal tersebut disampaikan oleh, Kepala Jurusan Otomotif UPT-LK Wilayah I, H. Erison Iswandi, ST, MT kepada Riau Pos, Kamis (6/09). 
Baca Juga :IKTA Hadirkan 2 Prodi Baru dengan Peluang Kerja Tinggi

Asisten instruktur otomotif di UPT-LK Wilayah I Riau, Joko menambahkan, saat ini para asisten instruktur yang sudah menjadi honorer di UPT-LK sudah sepuluh tahun lebih, hingga saat ini belum jelas status pengangkatan menjadi PNS atau Intruktur di UPT-LK. "Kami sudah mengabdikan diri menjadi honorer menjabat sebagai asisten instruktur dan sudah diberikan pelatihan sebagai asisten instruktur dengan menggunakan anggaran pemerintah, tetapi hingga saat ini belum jelas juga status pengangkatan kami menjadi PNS. Sementara, sebentar lagi instruktur di UPT-LK banyak yang akan pensiun,"katanya. 

Hal yang sama juga dikatakan kepala UPT-LK Riau, H. Bakhrum, ST,MT kepada Riau Pos bebebarapa waktu lalu. "Kita hanya melakukan pelatihan/keterampilan saja. Kalau untuk penempatan kerja itu bukan urusan kami di UPT-LK,"ujarnya beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR Dr. Hidayat Nur Wahid saat kunjungan kerjanya ke UPT-LK Wilayah I Jalan terubuk Pekanbaru mengatakan, sangat aneh, karena UPT-LK dipersiapkan untuk menjawab tantangan peluang kerja yang ada di Riau. "Nanti kita cek dan kita tantayakan langsung ke Disnaketrans Riau atau pihak UPT-LK Riau,"ujarnya kepada Riau Pos, Kamis (6/09).

Disinggung terkait banyaknya isntruktur yang akan pensiun di UPT-LK Riau sehingga dikhawatirkan akan menghambat pelaksanaan pelatihan, karena tidak ada lagi Instrukstur/PNS yang berpengalaman di UPT-LK Riau. Wakil Ketua MPR Dr. Hidayat Nur Wahid menjelaskan, seharusnya pihak Disnaketrans Riau sudah harus mempersiapkan jauh-jauh hari, sehingga jangan terjadi kekosongan.  "Ini merupakan program Negara, dan jangan sampai diambil alih oleh pihak ketiga yang disewa menjadi instruktur, karena tidak konek dengan program pemerintah"terangnya.(dof)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook