Pemulihan kawasan GSK ini sudah disampaikan dalam pertemuan di provinsi Riau. Bahkan kala itu, orang nomor satu di Siak ini mengajukan usulan, agar ada
pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dengan Kementerian Kehutanan terhadap keberadaan kawasan hutan cagar biosfer di Kabupaten Siak.
Sebab, masyarakat hanya memahami semua persoalan di cagar biosfer itu tanggung jawab daerah kabupaten Siak, padahal faktanya tidak seperti itu, ini merupakan kewenangan pusat.
Disaat ada masalah, masyarakat menuding kepala daerah tak peduli dengan keberadaan cagar biosfer, padahal hal itu merupakan tanggung jawab (aal)
