‘’Untuk itu pemerintah harus meningkatkan 33 persen kualitas air minum dari 2015-2019. Dalam pencapaian peningkatan itu, pemerintah telah berupaya dalam penyediaan akses air bersih yang berkelanjutan. BPK dalam hal ini menilai apakah Pemda sudah mencapai atau belum,’’ jelasnya.
Sasarannya upaya meningkatkan cakupan pelayanan sistem penyediaan air minum (SPAM), upaya meningkatkan kelayakan, dan upaya mendukung keberlanjutan. Dalam beberapa pemeriksaan BPK terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemda dalam penyediaan akses air bersih yaitu telah menganggarkan dalam kegiatan APBD kegiatan pengembangan SPAM.
Namun terdapat juga beberapa hal yang menjadi perhatian pemkab, dimana pemkab belum memiliki informasi kebutuhan air bersih dan ketersediaan sumber air baku, belum menuangkan rencana pengembangan sistem penyediaan air bersih dalam dokumen perencanaan, belum melaksanakan pembangunan yang optimalisasi dan menyediakan sistem pengembangan air bersih yang memadai, terdapat insfrastuktur air bersih yang telah dibangun tapi belum dimanfaatkan, belum melakukan monitoring dan evaluasi cakupan pelayanan air, belum melakukan pengujian atas kualitas air yang standar, belum sepenuhnya mendorong masyarakat untuk sepenuhnya peduli dalam pengelolaan air bersih.
Sementara itu Bupati Kampar H Jefry Noer sangat menyambut baik laporan hasil pemeriksaan kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Riau tentang upaya pemerintah daerah dalam penyediaan akses air bersih berbasis masyarakat yang layak dan berkelanjutan tahun anggaran 2014 dan semester I 2015.
Terkait upaya meningkatkan cakupan pelayanan air bersih berbasis masyarakat, Pemkab Kampar telah menerima konsep LHP kinerja BPK RI Provinsi Riau terhadap pemerintah daerah dalam meningkatkan cakupan pelayanan spam berbasis masyarakat. ‘’Pemkab sendiri akan berupaya dalam meningkatkan kelayakan air bersih spam berbasis masyarakat, serta upaya dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan spam berbasis masyarakat,’’ kata Jefry.
Menyikapi permasalahan tersebut, Pemkab Kampar juga sudah menyampaikan rencana aksi tindak lanjut temuan kepada Tim BPK RI Provinsi Riau, dan Pemkab Kampar akan berupaya semaksimal mungkin untuk menindaklanjuti rekomendasi guna menyelesaikan permasalahan tersebut secepatnya. Hadir Juga pada kesempatan itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ramadhan, Asisten III Pemkab Kuansing, Kadis Cipta Karya Kampar, Kepala Inspektorat Kampar dan tamu undangan lainnya.(adv/a)
