Bangsa indonesia telah mampu menyingkap kazanah keislaman yang suci serta nilai-nilai hukum Islam dan akhlaknya dengan mewujudkan nilai keadilan, persamaan, dan sikap terbuka kepada orang lain. Kondisi ini kemudian mendapatkan justifikasi dari gerakan aksi damai jutaan umat Islam pada 4 November yang kemudian berlanjut pada tangal 2 Desember 2016, yang terkenal dengan gerakan 411 dan 212.

Gerakan yang melibatkan ratusan ribu bahkan sampai jutaan umat Islam ini hanya menuntut keadilan ditegakkan bagi penista agama gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tidak lebih dan tidak kurang. Gerakan 411 dan 212 ini sama sekali tidak mengangkat isu SARA (suku, agama, ras). Gerakan aksi damai ini tidak pernah mempersoalkan agama dan suku seorang pemimpin, karena persoalan agama dan suku di Indonesia sudah selesai titik, bukan koma lagi.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI)  yang melibatkan ratusan ribu bahkan sampai jutaan orang umat Islam ini bukan untuk melawan pemerintahan yang sah secara konstitusional. Gerakan ini hanya menuntut keadilan ditegakkan di republik ini, yang salah dihukum tanpa ada perbedaaan antara rakyat dan pemimpin.

Gerakan ini menuntut semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Kalau tuntutan ini dipenuhi oleh pengambil kebijakan, maka gerakan ini akan berakhir dengan damai, tetapi kalau pemerintah membiarkan hukum dipermainkan oleh pemilik modal berkolaborasi dengan partai politik, maka gerakan damai ini berpotensi menjadi gerakan radikal.

Kalau pemerintah hanya diam membiarkan kerusakan sistem hukum yang selama ini hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka pemerintah yang memaksa rakyatnya menjadi radikal. Artinya, bukan agama pemicu utama lahirnya  radikalisme. Tetapi kerusakan sistem yang menjadi pemantik utama gerakan radikalisme. Lebih jelasnya berikut penjelasan teori kerusakan sistem sebagai pemantik utama lahirnya radikalisme.***