Klaim Mayoritas Warga Riau Tolak Neno
Mabes Polri beralasan tidak diizinkannya Neno Warisman memasuki Pekanbaru lantaran mayoritas warga Riau menolaknya karena dianggap ingin melakukan kampanye. Karena itu, aparat kepolisian mencegah Neno tidak masuk ke Riau menyelenggarakan acaranya. “Sebagian besar masyarakat menolak karena belum masuk masa kampanye,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto kepada wartawan di Jakarta, Ahad (26/8).
Setyo melanjutkan, sebagian masyarakat Riau juga ingin tim sukses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengeluarkan gagasan adu cerdas, bukan membuat tagar yang bisa menyinggung dan berpotensi konflik.
“Banyak gelombang penolakan deklarasi tersebut yang dapat akibatkan konflik yang merupakan gangguan terhadap ketertiban umum dan memecah persatuan kesatuan bangsa,” kata Setyo.
Sementara itu Polda Riau mengklaim, pemulangan Neno Warisman dari Pekanbaru murni demi keamanan. Polda membantah pemulangan itu adalah bagian dari politik.
“Pertimbangan kami murni alasan keamanan. Tidak ada politik praktis,” kata Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, Ahad (26/8) siang.
Menurutnya, kedatangan Neno Warisman beserta rombongan, dihadang oleh sejumlah massa. Ada massa yang pro, ada yang kontra. Sehingga dikhawatirkan akan terjadinya bentrok.
Itulah kata Sunarto, yang menjadi dasar dipulangkannya Neno. “Kira-kira kalau tidak kami batasi, bisa terjadi gangguan Kamtibmas. Yang kami lakukan mengamankan. Bahwa wilayah itu, berada dalam otoritas bandara,” sebutnya.
Pemulangan Neno Warisman dilakukan secara paksa. Bahkan, Neno sendiri mengaku mendapat perlakukan kasar dari aparat, agar mereka pulang. Lagi-lagi, Polda Riau membantahnya.
“Tidak ada persekusi. Kami mengamankan semua pihak dari potensi gangguan. Ada kita lihat lempar-lemparan. Kita lakukan mengamankan semua pihak,” ujar Sunarto.
Pascapemulangan Neno itu, kata Sunarto, kondisi wilayah hukum Polda Riau, aman dan terkendali.
Terkait dengan deklarasi #2019GantiPresiden yang dilaksanakan pada Ahad (26/8), menurut Sunarto, aksi itu tanpa adanya surat pemberitahuan.
“Pihak penyelenggara awalnya berikan izin ke Polresta. Ketua presidium menarik surat itu. Kami bukan memberikan atau tidak memberikan izin. Surat itu yang ditarik,” sebutnya.
Tuding Jokowi Kekang Kebebasan Berekspresi
Persaudaraan Alumni (PA) 212 menilai rezim Joko Widodo merupakan pemerintahan yang paling hebat mengekang kebebasan berekspresi. Juru Bicara PA 212 Habib Novel Bamukmin mengatakan, hal itu terlihat dari sikap aparat kepada aktivis gerakan #2019gantipresiden Neno Warisman.
“Kami mengecam keras kejadian yang terjadi lagi, persekusi terhadap Bunda Neno Warisman dengan perjuangan dakwahnya #2019gantipresiden,” kata Novel kepada JPG, Ahad (26/8).
Dia juga menilai, aparat kepolisian lemah karena tidak bisa memberikan jaminan kepada warganya dalam menyampaikan ekspresinya. Bahkan, dia menyesali sikap polisi yang turut mengadang Neno. “Aparat kepolisian juga sudah tidak netral, padahal aksi tersebut tidak melanggar konstitusi bahkan dilindungi Undang-undang 45 dan HAM internasiaonal,” kata Novel.
Mengenai deklarasi yang ingin dideklarasikan Neno di Riau, lanjut Novel, sudah dinyatakan Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum bahwa aksi itu bukan kampanye. Kedua lembaga itu, jelas Novel, menilai gerakan Neno sebagai kebebasan berpendapat.
“Namun kepanikan rezim ini membuat menghalalkan segala cara untuk menggembosi pesaingnya secara tidak sehat. Dengan begini, masyarakat makin paham penguasa mempertontonkan ketidakadilannya,” jelas Novel.
Semua Pihak Diminta Evaluasi
Peristiwa kericuhan yang terjadi di Bandara Sutan Syarif Kasim (SSK) II mengundang perhatian banyak pihak. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Namun diharapkan peristiwa tersebut tidak terjadi lagi di Bumi Lancang Kuning. Semua pihak harus melakukan evaluasi. Termasuk penegak hukum. Agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi di Provinsi Riau.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau Taufik Arrakhman kepada Riau Pos, Ahad (26/8). Legislator asal Pekanbaru itu menuturkan, konsep negara Indonesia telah disepakati sejak awal sebagai negara hukum. Di mana ada unsur demokrasi yang harus dijaga oleh seluruh pihak
“Demokrasi itu harus kita tegakkan. Semua orang punya hak sama. Berkunjung ke sebuah daerah, beraktivitas dan berpolitik. Kita ingin kebebasan itu diberikan pada setiap orang,” kata Taufik.
Poin di atas menurut dia harus menjadi pelajaran. Kemudian dievaluasi. Sehingga output dari konsep bangsa dengan landasan demokrasi bisa lebih matang. Diakui dia, memang setiap kebebasan berdemokrasi harus dijalani dengan tertib. Tanpa mengganggu kehidupan sosial masyarakat.
“Saya yakin kehadiran Neno Warisman menjadi motivator gerakan perubahan kepemimpinan. Tidak ada niatan untuk menyebar hal negatif. Kita jangan terlalu paranoid akan hal semacam itu,” tuturnya.
Sebagai daerah yang kental dengan adat ke-Melayu-an, Riau harus menjaga marwah. Karena dalam kasus tersebut, tidak hanya disoroti masyarakat nasional. Bahkan masyarakat internasional juga menyaksikan. Karena di era serba moderen saat ini, dalam meakses informasi sangatlah mudah.
“Inilah Riau. Riau terdiri dari seluruh masyarakat dan aparatur di dalamnya. Inilah kondisi Riau. Seluruh mata akan tertuju pada saat terjadi peristiwa tersebut. Jadi, ayolah. Kita tidak bisa melihat ini pada sisi yang serba emosional,” ajaknya.
Meski begitu, dirinya tetap mendukung upaya Neno Warisman bila ingin menempuh jalur hukum atas perlakuan yang telah ia terima. Karena bagaimanapun juga, menurut Taufik hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Kepada aparat pengamanan, Taufik berpesan agar dapat menjaga situasi keamanan agar Riau tetap kondusif. Dirinya tidak ingin hal yang sama terjadi lagi di kemudian hari.
“Kalau kita di daerah, aparat bertugas berkewajiban menjaga keamanan daerah. Untuk kepentingan semua pihak. Bukan satu saja. Poin inilah, yang saya rasa menjadi lemahnya kerjasama komunikasi antara semua unsur. Termasuk Pemda dengan aparat. Jangan menilainya hanya dengan kecurigaan,” tambahnya.(fat/nda/dal/ted)
