Karena memang sepanjang 200-an Km jalan provinsi yang diserahkan kewenangannya ke pusat, lanjut Syafril Tamun, memang kondisinya banyak yang dalam keadaan berlubang dan buruk. Karenanya jika tidak didukung dengan penganggaran yang optimal, tentunya pemindahan kewenangan jalan tidak akan memberi dampak positif bagi daerah ke depannya.

‘’Juga berdasarkan masukan-masukan dari kabupaten/kota, agar bisa menjadi prioritas pada APBN Perubahan atau 2017 mendatang. Di penganggaran sekarang memang belum masuk, karena usulan juga setelah pembahasan RAPBN 2016 lalu,’’ tambahnya.

Dicontohkan Syafril Tamun misalnya untuk infrastruktur jalan Tempuling-Tembilahan, pada APBN 2016 ini memang Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR tidak menganggarkan. Sementara jika APBD Riau yang menganggarkan, persoalannya adalah sudah alih status. Demikian pula Jalan Kubang Raya, juga pada 2016 ini statusnya ke pemerintah pusat.

‘’Kalau tak ditangani tentu akan tambah rusak, sebenarnya kita ingin konfirmasi, kami fokus atas usulan-usulan kabupaten/kota, kaitan alih status,’’ bebernya.(rnl)

Laporan : Eka Gusmadi Putra