JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Muhammadiyah membantah tidak puas dengan posisi menteri pada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Sebaliknya, Muhammadiyah justru menghormati dan mengucapkan selamat atas pembentukan Kabinet Indonesia Maju. Sebab, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dadang Kahmad menyatakan, kabar yang menyebut bahwa Muhammadiyah yang tidak puas dengan kabinet Jokwi-Ma’ruf karena tidak dapat jatah pos menteri pendidikan dan kebudayaan, itu salah. “Muhammadiyah bahkan berterima kasih karena Prof Muhadjir Effendy diberi amanat dan diangkat presiden sebagai Menko PMK,” kata Dadang saat dikonfirmasi, Minggu (27/10).
Dadang menuturkan, pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, yang mempersoalkan pengangkatan menteri, tidaklah mewakili dan mencerminkan sikap PP Muhammadiyah atau Muhammadiyah secara keseluruhan.
Hal ini terkait Haedar yang meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk terus belajar. Karena pendidikan bukan hanya sekedar mengurus digital.
Oleh karenanya, Dadang mengimbau agar para anggota maupun kader Muhammadiyah tidak mengeluarkan pernyataan-peryataan politik seputar kabinet. Nantinya dapat menimbulkan masalah nasional lainnya yang tidak sejalan dengan kepribadian dan garis kebijakan PP Muhammadiyah.
“Muhammadiyah bukanlah organisasi politik dan tetap istiqamah sebagai gerakan kemasyarakatan yang menjalankan misi dakwah dan tajdid atau pembaruan untuk kemajuan umat, bangsa, dan kemanusiaan sejalan dengan misi Islam sebagai agama rahmatan lilalamin,” pungkasnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman
