JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, pihaknya membuka dialog dengan siapa saja. Termasuk dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Hanya, dialog itu dilakukan dalam bingkai kepentingan bangsa dan negara.
Jika dialog tersebut dalam konteks capres-cawapres, PDIP jelas berbeda pandangan dan sikap dengan Nasdem. Sebab, Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan. ''Apalagi, Pak Anies berkali-kali disebut antitesis dari Pak Jokowi sehingga pasti berbeda,'' tutur politikus asal Jogjakarta itu, Rabu (22/2).
Kebijakan soal kepastian kerja sama politik, lanjut dia, ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. ''Bukan di tangan orang perorangan sehingga direction terkait kerja sama partai politik itu nanti dari Ibu Megawati,'' ungkap dia.
Hasto menjelaskan, sebenarnya kerja sama politik sudah terjalin di koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Kerja sama itu pun bisa berlanjut pada Pemilu 2024 selama capres dan cawapres pada akhirnya bisa dikerucutkan.
Namun, ketika di dalam koalisi pemerintahan sudah ada yang mendahului, tentu akan sulit menjalin kerja sama. ''Itu kedaulatan dari partai bersangkutan. Tapi, untuk partai yang belum menetapkan calon presiden, dialog akan terus dilakukan,'' beber Hasto.
Soal anggapan PDIP sebagai penentu arah bandul kerja sama politik, Hasto menyebut hal itu memang tidak bisa dipungkiri. Menurut dia, partainya memiliki rekam jejak perjuangan yang panjang. Yang jelas, Hasto meyakini, pada saatnya akan terjadi pengerucutan dalam penentuan capres dan cawapres. ''Kita tunggu saja nanti,'' tegasnya.
Selain menutup pintu bagi Nasdem dalam urusan capres, PDIP enggan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, partainya terbuka untuk berkoalisi dengan partai lain, kecuali dengan anggota Koalisi Perubahan. Alasannya, pesan yang diusung mereka tidak relevan lagi.
Menurut Masinton, semangat perubahan sudah dilakukan Presiden Jokowi. Khususnya, semangat perubahan dalam bidang pembangunan. ''Jadi, apa lagi yang mau diubah?'' tegas legislator asal dapil DKI Jakarta itu.(lum/c7/hud/jpg)