JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Anggota Litbang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Harryadin menyatakan, strategi penawaran kartu untuk kegunaan tertentu di Indonesia hanyalah gimmick pemain politik. Menurut dia, Joko Widodo (Jokowi) merupakan orang yang pertama mempopulerkan gimmick semacam itu saat Pilkada DKI 2012.

“Meskipun (gimmick kartu) memang cepat ditangkap secara elektoral oleh masyarakat, tetapi tak ditangkap sebagai solusi oleh masyarakat,” ujar Harryadin dalam diskusi di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, kemarin.

Harryadin tak mau kartu-kartu pelayanan masyarakat hanya dijadikan gimmick belaka di pilpres 2019.

Apalagi menurutnya, pelayanan masyarakat dengan kartu hanya akan membuat pemborosan anggaran negara.

“Ada sistem kesehatan sendiri, ada sistem lagi mungkin raskin sendiri. Jadi, ada sistem yang diulang-ulang. Nah, itu juga pemborosan. Misi Prabowo-Sandi itu efisiensi, sehingga tidak lagi menjadi gimmick saja,” tegasnya.

Harryadin mengungkapkan, masyarakat Indonesia sejatinya membutuhkan solusi yang sederhana.

Salah satu usulannya, kata dia, dengan memberikan satu Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik (KTP-el) untuk semua pelayanan masyarakat.

“Chip teknologi (KTP-el) sendiri bisa digunakan sebagai jangkar, sebagai ekosistem database atau kebijakan, sebagai input data atau big data. Kenapa? karena dia bisa dikenali oleh mesin tadi. Nah, itu menurut kami menjadi esensial,” tukasnya. (jpg)