Tim Kampanye Nasional Tanpa Ketua

Politik | Senin, 20 Agustus 2018 - 10:26 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - koalisi Indonesia Kerja (KIK) pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan menyerahkan struktur tim kampanye nasional (TKN) ke kantor KPU RI, Senin (20/8) hari ini tanpa nama ketua. Sebab, sampai saat ini, Jokowi belum menunjuk ketua pemenangan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal memberikan kejutan.

Struktur TKN Jokowi- Ma’ruf sudah selesai dibentuk. “Sudah kami serahkan ke Pak Jokowi,” terang Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto saat ditemui di Posko Cemara Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin (19/8). Struktur itu dibentuk sesuai dengan arahan capres.

Hasto enggan membocorkan nama calon ketua. Penunjukan ketua tim menjadi kewenangan Jokowi. Dia tidak berwenangan menyampaikannya ke publik. Anggota DPR RI itu mengatakan, tidak menjadi persoalan struktur TKN diserahkan ke KPU tanpa ketua, karena masih terbuka kesempatan untuk mengubahnya. 
Baca Juga :Warga Pedekik Ngopi Malam Sambil Dengarkan Pesan Pemilu Damai

Jika ketua sudah ditunjuk, maka akan ditambahkan dalam organisasi kepengurusan tim pemenangan. Sebelum ketua ditunjuk, tugas-tugasnya akan dilaksanakan para wakil ketua. Jadi, kegiatan dan program tetap berjalan dengan baik.

Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada paslon untuk menentukan ketua TKN. Partai koalisi tidak mempersoalkan apakah ketua berasal dari partai atau dari tokoh masyarakat. Jokowi dan Ma’ruf mempunyai kewenangan penuh. Partai koalisi hanya menunggu keputusan dari paslon.

Politikus asal Jogjakarta itu mengatakan, ada tambahan struktur dalam TKN. Yaitu, adanya tim pengarah teritorial yang akan diisi para kepala daerah yang berasal dari koalisi pemerintah. Jumlahnya cukup banyak. Dari PDIP sendiri ada 300-an kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. “Itu belum termasuk kepala daerah dari partai koalisi,” unngkap dia.

Menurut dia, kepala daerah nantinya akan menjadi bagian dari kekuatan pemenangan. Posisi kepala daerah sangat penting, sebab mereka akan menggerakkan mesin politik di lapangan. Kepala daerah tidak menjadi ketua tim di wilayah, karena tidak diperbolehkan dalam PKPU Nomor 23/2018 tentang Kampanye. 

Wakil Ketua TKN Johnny G Plate mengatakan, selain tim pengarah teritorial, ada juga tambahan koordinator pemenangan yang diisi para ketua badan pemengan pemilu (Bapilu) dari unsur partai koalisi. Mereka akan bersatu dan bekerjasama mengkoordinasikan pemenangan di wilayah. 

Politikus asal NTT itu menerangkan, ada sembilan provinsi yang menjadi fokus garapan dalam pemilu mendatang. Yaitu, NTB, Aceh, Banten, Maluku Utara, Jawa Barat, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan.(lum/bay/das)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook