JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Sejumlah sekretaris jenderal dan petinggi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur pengusung pasangan capres–cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (17/10).
Antara lain Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dan anggota tim sukses Prabowo-Sandi dari PAN Abdul Hakam Naja.
Menurut Muzani, mereka datang untuk mempertanyakan informasi dari Kemendagri yang sebelumnya menyebut ada 31 juta penduduk belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.
“Kami terkejut ada data 31 juta sekian belum masuk dalam daftar pemilih. Kami datang ke KPU untuk meminta penjelasan. Itu bukan angka kecil,” ujar Muzani usai bertemu Ketua KPU Arief Budiman dan sejumlah komisioner KPU lainnya di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (17/10).
Muzani lebih lanjut mengatakan, pihaknya terkejut dengan angka tersebut. Pasalnya, penyelenggara bersama peserta pemilu sedang melakukan proses penyisiran terhadap dugaan data ganda 1,1 juta, dari sebelumnya 25 juta data ganda. Proses penyisiran data ganda dari DPT 185 juta masih berlangsung hingga 15 November mendatang.
“Kami terkejut, di tengah proses penyisiran muncul data baru. Ini data apa lagi yang 31 juta? Pengurangan atau penambahan dari angka 185 juta,” ucapnya.
Muzani juga mempertanyakan apakah DP4 yang sebelumnya diserahkan Kemendagri ke KPU sebagai basis data untuk menentukan DPT masih dapat berubah setelah DPT ditetapkan.
“Ini yang ingin kami mohon penjelasan dari KPU. Kami ingin semua rakyat yang punya hak pilih dapat menggunakannya dan kami tak ingin di pemilu ini ada yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali,” pungkas Muzani.(gir/jpnn)
