JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Saat ini terus bergulir spekulasi tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menggandeng Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai cawapres pada Pilpres 2019.
Tak hanya media nasional, media luar negeri pun turut ikut menyoroti persoalan kemungkinan dua tokoh nasional itu bergabung. Diketahui, edisi Asia Times pada Ahad (15/4/2018) lalu mengeluarkan tulisan yang menghentak publik.
Sebab, salah satu reporter Asia Times, John McBeth, mengungkapkan, Prabowo dinilai berkenan dipinang Jokowi sebagai cawapres, tetapi dengan diberikan syarat-syarat penting.
Syarat itu adalah Prabowo ingin dapat mengendalikan militer, selain itu meminta jatah tujuh kursi di kabinet. Sosok yang kerap mendekatkan Prabowo dengan Jokowi adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Politikus senior Partai Golkar itu pun bahkan mengaku memang pernah melakukan pertemuan dengan Prabowo pada April 2018 lalu. Terkait itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, pihaknya secara tegas menampik tulisan yang diungkapkan oleh salah satu wartawan Selandia Baru tersebut.
Fadli pun menyebut kalau berita itu adalah hoaks.
"Tidak ada, saya kira tak ada itu, bohong. Hoaks itu," ucapnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/4/2018).
Pertemuan ketua umumnya itu dengan Luhut, terangnya, sekadar pertemuan sebagai teman lama. Dia pun menampik dalam pertemuan itu membicarakan persoalan permintaan jatah menteri atau seperti yang diberitakan media Asia Times.
"Kalau pertemuan sih ada dan biasa saja, tapi tidak ada cerita-cerita soal permintaan 7 menteri dan sebagainya, apa posisinya Pak Luhut bisa menentukan emang Pak Luhut presiden," tegasnya.
"Pak Luhut kan kawan aja dalam posisinya hal ini, saya kira bukan sebagai utusan presiden dan bukan presiden. Jadi, saya kira tak ada lah cerita itu, buat apa Pak Prabowo minta-minta ke Pak Luhut," tandasnya. (ce1/aim)
Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
