JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat permintaan agar mendukung Joko Widodo atau Jokowi dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Permintaan itu terlontar dalam pertemuan di kediaman SBY, Jakarta, beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Menurutnya, kala itu dia mendampingi SBY menerima kedatangan Airlangga dan politikus senior PG MS Mohamad Suleman (MS) Hidayat.
Sembari berbincang dan minum teh, mereka membicarakan pilpres, yang substansinya saling bertukar informasi, baik dari Airlangga dan SBY. Semua memahami bahwa waktu pendaftaran sudah dekat. Pada saat pertemuan itu tepat tinggal 30 hari lagi.
"Panjang sekali diskusinya. Apakah benar ada ajakan ke Pak Jokowi, itu betul," ujarnya di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (12/7/2018).
SBY, imbuhnya, sudah menyampaikan bahwa PD tidak memiliki capres. PD mempersiapkan cawapres. Nah, yang ada untuk menjadi capres adalah Jokowi, dan kemungkinan Prabowo Subianto.
"Tentu ajakan (dukung Jokowi) itu ada dan mari timbang sama-sama. Tapi kan pertemuan dengan Pak Prabowo juga berkomunikasi," tuturnya.
Di ujung pertemuan dengan Airlangga, imbuhnya, disepakati untuk bertemu lagi jelang masa pendaftaran capres dan cawapres 4 Agustus 2018.
"Salah satu yang dibahas kapan pasangan itu akan diumumkan," jelas Anggota Komisi III DPR itu.
Di sisi lain, dia pun membantah dalam pertemuan itu SBY menyatakan ke Partai Golkar bahwa Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak harus menjadi cawapres, tetapi juga menteri.
Ditegaskannya bahwa tidak ada sama sekali menawarkan posisi untuk putra SBY itu.
"Itu sama sekali tidak. Kami tidak bicara itu, kami benar-benar bicara soal politik, bagaimana perkembangannya, bagaimana posisi Mas Airlangga dan bagaimana bertukar informasi. Tapi tidak bicara orang, tidak bicara jatah," bebernya.
Lebih jauh, dia menepis anggapan bahwa dalam ajakan gabung bersama Jokowi itu, Partai Golkar dan PD juga sudah membicarakan soal bagi-bagi menteri.
"Tidak, kami tidak membicarakan menteri. Kami membicarakan bagaimana baiknya koalisi itu dibangun," bebernya.
Dia menambahkan, keputusan PD pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) lalu bahwa berkoalisi itu harus bersama-sama membicarakan program, kerja, dan lain-lain.
"Bukan syaratnya apa, tapi ayo sama-sama. Misalnya jika bersama lima tahun, tentu harus punya pikiran yang sama. Jangan lupa bahwa Demokrat punya sepuluh persen lebih (suara) juga sehingga bisa mendiskusikan banyak sekali tentang hal yang dianggap penting," tuntasnya. (boy)
Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
