JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Manuver politik terus bermunculan menjelang Pemilu 2024. Kemarin (8/4) jajaran petinggi PAN berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sebelumnya, para petinggi Partai Perindo dan Partai Bulan Bintang juga bersilaturahmi dengan menteri pertahanan tersebut.
Kedatangan rombongan PAN yang dikemas dalam nuansa safari Ramadan itu dipimpin langsung oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan. Dalam perjumpaan sekitar satu jam tersebut, Prabowo juga hadir langsung. Setelah pertemuan, Prabowo menyatakan bahwa silaturahmi adalah bagian dari komunikasi menjelang pemilu.
"Saling berkunjung, saling menukar pandangan, pendapat, dalam mencari suatu format terbaik untuk bangsa," ujarnya.
Bagi Prabowo, PAN bukan sosok baru. Pada dua kali pilpres terakhir, PAN ikut mengusung dirinya. Prabowo mengakui, salah satu agenda pertemuan kemarin adalah membahas koalisi besar kebangsaan. Khususnya menyangkut format koalisi.
”Kami jadi pemimpin partai. Ya, kami sekarang yang harus capek untuk mencari format,” katanya.
Disinggung soal keinginan PDIP bergabung dalam koalisi dengan syarat mendapat posisi RI-1 (calon presiden), Prabowo menyatakan masih dibahas.
Zulkifli mengamini hal tersebut. Dia menuturkan, pembahasan masih panjang. Bukan tidak mungkin, pihaknya juga akan berkunjung ke PDIP. ”Nanti juga KIB (Koalisi Indonesia Bersatu, red) bertemu dengan Gerindra,” tuturnya.
Sekjen PAN Eddy Soeparno menjelaskan, pertemuan dilakukan dengan sepengetahuan KIB. Itulah tanda baik kans terbentuknya koalisi besar. Hanya, belajar dari pengalaman sebelumnya, pembentukan koalisi besar berpotensi terjadi di akhir tahapan pemilu.
Sementara itu, Partai Buruh menolak gagasan koalisi besar dalam mengusung capres dan cawapres. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai, koalisi besar akan mencederai demokrasi yang sehat. ”Karena akan cenderung membatasi jumlah capres-cawapres,” ungkapnya.
Selain itu, partai politik yang membuat koalisi besar tidak pernah bertanya kepada konstituennya. Menurut Said Iqbal, koalisi besar pada akhirnya hanya akan melahirkan dua pasang capres. Hal itu sekaligus menyempurnakan presidential threshold 20 persen yang membatasi jumlah capres/cawapres. Menurut dia, ide ini mengarah pada sistem demokrasi terpimpin yang dikomandani partai politik. ”Partai Buruh menolak dibangkitkannya kembali sistem demokrasi terpimpin melalui koalisi besar dan presidenstial threshold 20 persen,” tegasnya.(far/c14/oni)
