JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyatakan tidak memihak kepada salah satu capres manapun. Organisasi itu memilih bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis jelang pilpres.
“Kalau ada pengurus dan anggota PGRI yang terlibat dalam kontestasi politik adalah tanggung jawab pribadi sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional,” ujar Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi dalam konpers di Jakarta, Selasa (7/8).
Terkait aksi 10 Agustus yang dilakukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) untuk mengawal salah satu capres saat pendaftaran, menurut Unifah, tidak ada kaitannya dengan PGRI.
Sebab, PGRI sudah keluar dari KSPI sejak 4 Mei 2018. Dengan demikian semua atribut PGRI (lambang, panji, pakaian seragam, bendera, hymne, dan mars PGRI) dilarang digunakan dalam semua aktivitas KSPI.
“PGRI menyatakan tidak bertanggung jawab dan tidak terlibat dalam perencanaan dan tidak akan terlibat dalam aksi 10 Agustus 2018. Kami berhadap, agar semua pihak mengedepankan sikap saling menghormati antara KSPI dan PGRI,” tegasnya.
Unifah menambahkab, sikap PGRI yang netral dan berdiri di atas semua golongan, karena ingin mengembalikan organisasi guru pada khitahnya.
Sesuai anggaran dasar PGRI bab IV pasal 4 (1), PGRI bersifat independen dan non-partisan. Tidak menjadi bagian dan tidak berafiliasi dengan parpol, dan tidak berpolitik praktis.
“Kami instruksikan kepada pengurus di semua tingkatan dan anggota PGRI di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi marwah organisasi dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, menghormati perbedaan, tidak menyebar ujaran kebencian, dan info hoaks,” pungkasnya.
Dirayu Parpol
Banyak pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menjadi incaran partai politik. Mereka dianggap punya pengaruh di masing-masing wilayahnya.
“Banyak pengurus PGRI di daerah yang dirayu-rayu parpol. Walaupun tidak ada modal (uang), parpol tetap gencar mendekati, karena mereka tahu pengurus PGRI punya pengaruh sehingga bisa menarik suara guru dan keluarganya,” ujar Unifah Rosyidi.
Rayuan maut parpol juga gencar dilakukan kepada para pengurus besar PGRI. Unifah bahkan sering dijanjikan mendapatkan posisi strategis. Namun, rayuan itu tidak dihiraukan karena ingat posisi PGRI itu independen dan non partisan.
“Pengurus PGRI kan rata-rata enggak punya duit, ehh masih dirayu-rayu. Katanya, enggak usah siapin modal nanti diurus parpol. Saya bersyukur banyak pengurus PGRI tetap menjaga netralitasnya,” ucapnya.
Dia menegaskan, bila ada pengurus maupun anggota PGRI yang terlibat politik praktis, otomatis harus mundur. Tidak hanya dari organisasi PGRI tapi juga status aparatur sipil negara (ASN).
“Aturan main ASN kan sudah jelas, harus netral dan tidak berpolitik praktis. Kalau sampai kejadian, ya harus mundur,” katanya.(jpg/wws)
