JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mendirikan Democracy Watch Indonesia (DWI). Itu dilakukan dalam rangka mengawal pemilu legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
Ketua Umum PP KAMMI Irfan Ahmad Fauzi mengatakan, DWI didirikan sebagai akumulasi dari keresahan akibat masih banyaknya temuan pelanggaran yang sering terjadi. Baik yang dilakukan oleh peserta, partai politik, birokrasi, masyarakat maupun penyelenggara pemilu selama proses pemilu berlangsung.
“Banyaknya pelanggaran ini membuat pemilu menjadi kurang demokratis. Karena itu jangan sampai ada masyarakat yang kehilangan hak pilih lantaran maraknya kampanye hitam, serta merebaknya politik uang,” ujar Irfan melalui keterangan tertulisnya pada JPG, Senin (6/8).
Menurut Irfan, dampak lanjutan pemilu yang tidak berintegritas adalah timbulnya konflik sosial yang dapat mencoreng pesta demokrasi lima tahunan ini. Pemicunya adalah perang informasi antar lawan politik yang kelewat batas sehingga membuat keresahan yang luar biasa terhadap masyarakat.
“Apalagi isu pilpres yang digadang-gadang hanya memunculkan dua nama. Potensi konfliknya akan sangat besar, dan negara harus bisa memastikan tidak terjadinya perang saudara karena persoaloan pemilu ini,” tegasnya.
Karena itu, lanjut Irfan, Bawaslu maupun KPU sebagai instrumen negara harus selaras dengan peran dan fungsinya dalam mengawal pemilu. Serta memastikan lembaga tersebut tetap terjaga integritasnya.
Selain itu, yang harus menjadi perhatian adalah partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawal pemilu legislatif dan pilpres yang dilaksanakan serentak. Meskipun daftar pemilih tetap belum resmi diputuskan, setidaknya dari data yang ada sekitar 196,5 juta pemilih dalam Pemilu 2019 nanti.
“Dari jumlah itu 7,4 persen diantaranya atau sekitar 14 juta pemilih merupakan generasi muda yang memiliki hak pilih untuk pertama kalinya. Jangan sampai pemilih pemula tersia-siakan karena ketidakmengertian mereka terhadap penggunaan hak pilih,” paparnya.
Sementara itu, Deni Setiadi yang didaulat sebagai koordinator DWI mengaku akan segera membentuk struktur tingkat wilayah hingga daerah di seluruh Indonesia khususnya daerah yang menjadi basis kader KAMMI. “Tentu tugas yang berat mengkonsolidasikan ke seluruh wilayah, tapi saya optimis 30 provinsi dan 150 daerah bisa terbentuk struktur yang solid,” ujar Deni.
Deni menyatakan bahwa Pengawalan terhadap data pemilih hingga menyoal dana kampanye juga menjadi agenda dalam pengawalan pemilu kali ini. Merujuk kepada pemilu beberapa tahun terakhir, pelaporan dana kampanye hanya sekedar formalitas. “Kebanyakan calon tidak jujur melaporkan dana kampanye dan hanya sekedar memenuhi syarat administrasi saja,” kata Deni. (aim/jpg)
