JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Partai Golkar belum bebas dari silang pendapat dan rasa kekhawatiran. Yang terbaru, Partai berlambang pohon beringin ini diprediksi berkemungkinan tidak bisa mengikuti Pilkada serentak 2017.

Seperti yang dikatakan fungsionaris DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo. Dia menyebutkan, kekhawatiran itu bisa terjadi mengingat belum ada kejelasan soal rapat pleno persiapan musyawarah nasional (munas) partainya pada tahun ini. Ketidakjelasan itu bisa mengancam kesiapan Golkar.

Bambang mengatakan, kini kepengurusan Golkar yang sah sesuai putusan Mahkamah Agung adalah versi munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie. Namun, pengurus Golkar tingkat provinsi (DPD I) dan kabupaten/kota (DPD II) sudah sangat berharap adanya munas untuk rekonsiliasi pasca-perpecahan antara kubu Aburizal dengan Agung Laksono.

Menurut Bamsoet, sedianya pada Rabu (2/3/2016) lalu DPP Golkar menggelar rapat pleno. Namun, rapat itu tiba-tiba ditunda sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang batalnya munas islah sebagaimana kesepakatan DPP Golkar hasil munas Riau.

“Terutama dari DPD I dan DPD II Partai Golkar se-Indonesia. Mereka khawatir Golkar kembali tidak siap dan bahkan terancam tidak bisa mengikuti pilkada serentak putaran kedua pada 2017 karena tahapan pencalonan akan dimulai pada Juni 2016,” ujar Bamsoet melalui layanan SMS, Ahad (6/3/2016).

Bendahara umum Golkar versi munas Bali itu mengatakan, keputusan final memang ada di tangan Aburizal. Bambang yang kini menjadi tim sukses Ade Komarudin di bursa calon ketua umum Golkar itu meyakini Ical -sapaan Aburizal- punya solusi terbaik.