JAKARTA (RIAUPOS.CO) - MASA reses bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah usai. Namun demikian, kepastian terkait kelanjutan pembahasan penetapan jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 belum ada kejelasan.
Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya berharap kepastian terkait jadwal itu tidak ditunda-tunda. Sebab, hal itu akan menjadi dasar bagi KPU dalam menyiapkan berbagai aturan turunan.
Meski tahapan diprediksi akan dimulai pertengahan tahun depan, dia menilai keputusan sudah harus diambil setidaknya awal tahun 2022. "Itu masih memadai (untuk) memutuskan," ujarnya saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, kemarin (4/11).
Dengan skenario itu, masih ada sisa waktu lima bulan bagi penyelenggara dalam menuntaskan peraturan KPU, sebelum tahapan pemilu benar-benar dimulai. Jika terlalu mepet, dikhawatirkan rumusannya tidak optimal.
Terkait masukan yang mengusulkan agar tanggal pemilu ditetapkan oleh KPU periode baru, Pram menyebut opsi tersebut bisa saja diambil. Namun, ada sejumlah risiko yang berpotensi terjadi. Apalagi, KPU periode baru akan bekerja di pertengahan April. Sementara tahapan dijadwalkan dimulai Juni.
Berdasarkan pengalamannya, komisioner baru membutuhkan waktu setidaknya satu bulan untuk melakukan konsolidasi organisasi. Sehingga sulit untuk langsung mengambil keputusan. Pihaknya mengusulkan, penetapan tetap dilakukan awal tahun 2021. KPU periode baru tinggal beradaptasi.
Terkait rumusan KPU dalam penentuan jadwal, Pram menegaskan belum ada perubahan. Pemilu tetap digelar Februari dan pilkada pada November 2024. Kalaupun pemilu digelar Mei sesuai keinginan pemerintah, maka pilkada digelar Februari 2025. "Kita tidak terpaku pada tanggal, yang paling penting bagi KPU itu kan masing-masing tahapan pemilu cukup waktunya," tuturnya.
Sikap itu, didasarkan pada kepentingan teknis menyangkut kerja penyelenggara. Dari hasil kajian baru KPU, jika pemilu digelar Mei dan Pilkada November, maka akan ada irisan tahapan yang besar.(far/bay/jrr)
Laporan JPG, Jakarta
