JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kehebohan tiba-tiba tercipta usai kader Demokrat sekaligus Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi mendeklarasikan dukungannya kepada Joko Widodo di Pilpres 2019.
Hal itu mengejutkan karena banyak yang menilai keputusan pria yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) itu melangkahi keputusan partai. Saat dikonfirmasi Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP partai Demokrat, Ferdinand Hutahaen tidak menampik persepsi bahwa keputusan koleganya itu mendahului sikap partai.
Kendati itu merupakan hak setiap kader terkait arah politik pribadinya, tetapi dia berharap TGB juga menyatakan sikap tegas kepada partai.
"Deklarasi artinya mendahului sikap partai, ya, kan. Tentu berhak juga setiap orang. Tapi ada baiknya kalau sudah mendahului sikap partai, ya, menyatakan sikapnya (juga kepada partai)," katanya, seperti dikutip JawaPos.com, Kamis (5/7/2018).
Sementara itu, soal pernyataan sikap tersebut, Ferdinand mencontohkan langkah yang diambil oleh mantan kader partai Demokrat, HM Darmizal, yang memutuskan hengkang dari partai untuk mendirikan organisasi masyarakat (ormas) Relawan Jokowi (ReJo) beberapa waktu lalu.
Adapun langkah Darmizal disebut lebih kesatria. Partai Demokrat pun menghargai keputusan itu, serta tidak menghalangi mantan kadernya untuk mendukung Jokowi.
"Seperti Darmizal yang sudah membentuk ReJo. Ya, dia menyatakan mundur (dari partai). Itu kan lebih ksatria," jelasnya.
Dia menambahkan, Partai Demokrat tidak akan menghalangi-halangi keputusan politik yang dibuat oleh kadernya. Setiap orang disebut berhak menentukan arah politik masing-masing.
"Nggak ada masalah semua berhak (menentukan arah politik pribadinya), sama seperti kader-kader yang lain juga yang menyatakan tidak setuju dengan Jokowi. Jadi, sah-sah saja," tutupnya. (sat)
Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
