"Saya kira itu suatu tindakan yang berlebihan lah, ya," tuturnya, sebagaimana dikutip dari RMOL, Sabtu (2/6/2018).
Itu karena, sambungnya, pada era demokrasi seperti sekarang ini, harusnya setiap masalah diselesaikan secara dialog, duduk bersama, dengan tetap menghargai perbedaan pendapat.
"Kalau kami menghargai perbedaan dilakukan dengan cara-cara fisik, saya kira demokrasi kami mundur ke belakang," jelasnya.
Adapun aksi penyerangan dan kekerasan kantor media Radar Bogor dipicu oleh sekelompok orang kader PDIP yang tidak terima dengan pemberitaan yang mengulas tentang gaji Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri dengan judul "Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp 112 Juta".
Menyikapi itu, Doli menyebut, seharusnya kalau memang ada yang keberatan, Radar Bogor dilaporkan saja ke Dewan Pers.
"Seharusnya di era terbuka di Indonesia ini kan banyak jalur-jalur formal, banyak jalur-jalur dialog yang bisa ditempuh. Artinya setiap ada institusi yang kita anggap bermasalah, pasti itu ada induknya yang bisa diajak dialog. Misalnya ada media yang dianggap yang melampaui batas, itu kan bisa kami adukan ke Dewan Pers atau KPI dan seterusnya," tutupnya. (rus)
Sumber: RMOL
Editor: Boy Riza Utama