PADANG (RIAUPOS.CO) - Nagari Taram, Limapuluh Kota, Sumatera Barat sudah mendapatkan izin Persetujuan Perhutanan Sosial dengan skema HD (LPHN TARAM) sejak tahun 2017 dengan Luas 800 Ha. LPHN Taram menjadi salah satu LPHN yang sudah mendapatkan kelas KUPS Platinum (KUPS Kapalo Banda Taram) sebagai pariwisata berbasis perhutanan sosial yang mampu mendatangkan wisatawan lokal hingga mancanegara.

Ketua KUPS Kapalo Banda Taram menjelaskan bahwa lokasi hutan di LPHN Taram sebelum mendapatkan persetujuan perhutanan sosial merupakan tempat yang tidak terjaga dan banyak ditemukan kegiatan penebangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, Nagari Taram juga menjadi daerah langganan banjir karena air yang jatuh di daerah perbukitan tidak ada lagi yang menahan serta terus menjadi aliran permukaan tanpa bisa tersimpan, terserap dengan kuantitas besar didalam tanah.

Dengan adanya Perhutanan Sosial serta mulai tersadarnya masyarakat Nagari Taram mengenai pentingnya hutan mendorong para pemuda taram membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Kapalo Banda Taram.

Mereka mencoba membangun destinasi wisata dengan menyuguhkan keindahan alam Taram serta kejernihan air yang mampu menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dengan mendatangkan wisatawan lokal hingga mancanegara, dengan menguatkan perubahan kebiasaan merusak hutan menjadi merawat hutan.

KUPS Kapalo Banda Taram mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Taram dengan menciptakan perputaran uang sebesar Rp2 miliar/ tahun dari adanya penjualan tiket masuk destinasi wisata, usaha-usaha makanan, minuman, dan UMKM lainnya di nagari itu serta kantong-kantong sumber pendapatan lain dari sektor jasa seperti travel, penyewaan/rental kendaraan bermotor dan homestay milik masayarkat.

Selain pariwisata berbasis Perhutanan Sosial, LPHN Taram juga memiliki potensi Hasil Hutan Bukan Kayu Seperti Getah Pinus, Minyak atsiri (Serai Wangi), Buah-buahan, Madu Galo-Galo, dll.

Getah Pinus di Nagari Taram diperoleh dari penyadapan yang dilakukan masyarakat degan tetap memperhatikan kondisi tanaman, Tanaman Pinus yang ada di areal LPHN Taram merupakan tanaman Pinus Reboisasi yang sekarang sudah berusia puluhan tahun.

Penyelenggaraan Festival PeSoNa Taram merupakan serangkaian kegiatan dari Proyek Penguatan Perhutanan Sosial di Indonesia-Ditjen PSKL.

Tujuan festival ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nagari Taram dan sekitarnya, sarana promosi wisata, produk hasil hutan, UMKM, industri kecil, mengangkat antusias semua kalangan baik dari Kementerian, Pemerintah Daerah, LSM, Dunia Usaha, dan masyarakat pelaku Perhutanan Sosial untuk bisa mengenal dan mendukung Perhutanan Sosial.

Kegiatan ini dihadiri l Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, Gubernur Sumatera Barat, Bupati Limapuluh Kota, OPD pemprov dan kabupaten, perguruan tinggi, pegiat, pelaku dan pemerhati Perhutanan Sosial dan wali nagari serta ketua dan pengurus dan anggota Kelompok Perhutanan Sosial.

Festival Perhutanan Sosial dan Konservasi Alam ini melibatkan 23 Kelompok Perhutanan Sosial Limapuluh Kota, menampilkan Pameran Produk Ekonomi Kreatif, Penanaman Pohon dalam bentuk tanaman buah produktif dan pohon pelindung, menyuguhkan berbagai macam pentas seni dan budaya melibatkan berbagai pihak khususnya para masyarakat di Nagari Taram.

Selain itu dalam festival ini juga diadakan berbagai lomba yang bisa diikuti masyarakat umum, yakni Lomba Fotografi, Perlombaan Pacu Rakit, Lomba Cross Country bagi siswa aktif SMP sederajat untuk bisa lebih mengenal Lingkungan, Lomba Poster, Lomba Pantun bagi siswa aktif SMPsederajat, Lomba Video Singkat Perhutanan Sosial, dan Lomba Stand KUPS terbaik.

Pada kesempatan ini juga diserahkan Alat Ekonomi Produktif ke Kelompok Perhutanan Sosial yang bersumber dari APBN, HLN dan APBD Provinsi Sumatera Barat.

Selama kegiatan festival ini berlangsung, dari laporan panitia pelaksana dan laporan pengurus KUPS Kapalo Banda Taram, mampu menarik pengunjung sekitar 5.000 orang yang berasal dari Sumatera Barat, Riau, dan Jambi serta daerah lainnya.

Dengan adanya Festival Taram ini juga dapat memberi dampak luar biasa bagi KUPS Kapalo Banda Taram dengan pariwisata berbasis perhutanan sosialnya menjadi semakin dikenal lebih luas oleh berbagai kalangan.

Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menyampaikan bahwa Festival Peerhutanan Sosial dan Konservasi Alam-PeSoNa ini bisa menjadi kegiatan yang penting untuk terus dilakukan. Semua OPD di kabupaten harus sama-sama mendukung perhutanan sosial. Semua OPD terkait bisa menjadi bagian untuk terus meningkatkan potensi Limapuluh Kota serta bisa terus mendorong ekonomi masyarakat.

“Festival ini bisa menjadi percontohan bagi para nagari dan pemegang persetujuan perhutanan sosial di Limapuluh Kota lainnya. Pemkab berterimakasih kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memilih Limapuluh Kota menjadi salah satu lokasi percontohan perhutanan sosial melalui proyek Strengthening Of Social Forestry-Ditjen PSKL,” ujarnya.

Dalam Festival PeSoNa Taram disampaikan bahwa Perhutanan Sosial sebagai wujud pengelolaan hutan lestari, menjadi bagian dalam upaya mitigasi Gas Rumah Kacar (GRK) selaras dengan tujuan Pencapaian Indonesia FOLU Net Shink 2030 untuk meningkatkan tutupan lahan hutan serta serapan karbon, melalui berbagai peluang seperti pemanfaatan Ekowisata dan agroforestry yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto menyampaikan bahwa Perhutanan Sosial adalah program nasional yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, negara yang adil dan makmur, serta lingkungan hidup yang senantiasa terjaga, lestari dan kehidupan yang harmonis, seimbang dalam pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Direktorat Jenderal PSKL memiliki mandat untuk bisa mengembangkan seluas 12,7 juta ha kawasan hutan untuk dikelola masyarakat, menjadi sumber penghidupan bagi peningkatan kesejahteraanya dan dengan tetap menjaga fungsi dan kelestarian hutan.

Melalui proyek SSF ini juga terdapat sub komponen yang harus dicapai salah satunya berkaitan dengan Integrated Area Development (IAD) yang dirancang untuk dikembangakan di masing-masing kabupaten sasaran di wilayah kerja proyek SSF, salah satu IAD yang dikembangkan di Limapuluh Kota yang disebut dengan IAD-HATTA (Harau Taram Terintegrasi).

“Nantinya bisa dibangun menjadi wadah kerja-kerja kolaboratif bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak swasta untuk mengembangkan tata kelola landscape berbasis Perhutanan sosial,” ujarnya.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, mengutarakan bahwa Perhutanan Sosial merupakan bukti nyata bagaimana kelestarian, keberadaan hutan tetap terjaga dan masyarakat bisa terus bisa mendapat manfaat dari hutan tanpa merusaknya, pengutan masyarakat, pemberdayaan masyarakat harus terus dilakukan, khususnya bagi masyarakat sekitar kawasan hutan. Ini terus bisa menyejahterakan masyarakat sekitar kawasan hutan dengan tetap menjaga kelestariannya.

“Pengembangan usaha harus terus didorong dan dorongan membentuk Badan Usaha Milik Daerah dalam bidang pengembangan produksi hasil hutan menjadi bagian yang terus didorong oleh pemerintah daerah untuk bisa terus mendukung pengelolaan hasil hutan. Mengajak Pihak Bank melalui dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari mereka bisa menjadi bagian untuk terus bisa meningkatkan peningkatan modal bagi para masyarakat untuk terus mengembangkan produk dan potensi yang dimiliki,” katanya.

Sumber: Padek.jawapos.com

Editor: Eka G Putra