Sedangkan zona koordinatif, meliputi 4 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu Borobudur-Jogja, Dieng, Semarang-Karimunjawa dan Solo-Sangiran, dan akan dikelola sebagai single destination dalam satu konsep Integrated Tourism Masterplan. Dengan kata lain, 2 provinsi yaitu DIY dan Jawa Tengah atau lebih populer dengan sebutan Joglosemar akan diposisikan sebagai satu destinasi, karena pada industri pariwisata sebenarnya batas-batas geografis atau administrasi pemerintahan kurang relevan untuk dijadikan acuan dalam pengembangan destinasi pariwisata. Jangankan hanya batas-batas administrasi pemerintahan tingkat kota atau provinsi, ASEAN saja sudah membuat program ASEAN as a Single Destination, karena menyadari bahwa saat ini tidak hanya persaingan antar negara tetapi sudah terjadi persaingan antar kawasan regional.

Minimalisasi Konflik

Tugas BOP salah satunya adalah mengkoordinasikan pengelolaan pariwisata dengan lembaga-lembaga pengelola yang sudah ada sebelumnya dan pelibatan masyarakat. Pengelolaan dalam satu manajemen atau "Single Destination, Single Management" melalui badan otorita khusus tiap destinasi dapat meminimalkan potensi konflik.

Misalnya apa yang terjadi di Danau Toba sebelum dibentuk Badan Otorita. Berbicara mengenai pengembangan kawasan Danau Toba, tak bisa lepas dari 7 kabupaten yang mengelilinginya. Ada 7 Bupati yang berkepentingan untuk membangun daerahnya. Ada satu mata rantai aktivitas, dimana ada fungsi kewenangan dan regulasi. Harus ada koordinasi di antara semua pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah 7 kabupaten tadi. Tentu sangat sulit satu destinasi dikelola oleh tujuh bupati atau dengan kata lain, single destination, multi management. Bisakah kita membayangkan ada satu perusahaan dipimpin oleh tujuh CEO?