PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Penghasilan guru honorer yang relatif kecil menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau. Tidak hanya dari sisi gaji pokok saja, melainkan tunjangan lainnya seperti honorer. Atas dasar itu, DPRD berencana memanggil seluruh pihak terkait seperti Dinas Pendidikan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam waktu dekat. Dewan ingin agar kebutuhan guru honor bisa dimasukkan ke dalam APBD. Sehingga kedepan tidak ada lagi masalah ketika han ekonomi yang dirasakan guru honor.
‘’Memang selama ini banyak kendalanya. Kemudian juga tidak masuk ke dalam APBD. Sekarang kami akan coba perjuangkan bagaimana bapak/ibu guru honor ini bisa mendapat penghasilan layak,” sebut Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson kepada Riau Pos, Kamis (28/3).
Sebelumnya, lanjut politisi Demokrat itu, para guru honor yang terhimpun kedalam Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah Negeri Provinsi Riau mendatangi Komisi V, Rabu (27/3). Dalam pertemuan itu ada banyak persoalan yang diadukan. Terutama masalah gaji pokok dan tunjangan hari raya (THR). Para guru mengaku tidak pernah mendapat THR. Bahkan setiap menjelang Idul Fitri guru honor harus berlapang dada karena guru yang berstatus ASN dapat tunjangan.
Menurut dia, tidak ada masalah jika pemprov turut menganggarkan THR bagi para honor. Dengan catatan uang yang mau diberikan ada. ”Karena memang tumpang kelihatannya. Sedangkan beban kerja guru honor kalau dilihat jauh lebih banyak. Kalau kita hitung lelahnya maka tidak akan sebanding. Maka inilah yang kami harapkan Pak Gubernur baru bisa perjuangkan. Sebagaimana janji beliau pada saat kampanye lalu,” pungkasnya.
Kembali ke rencana pemanggilan Disdik dan BPKAD, komisi V berencana akan membahas bagaimana formula serta payung hukum dalam penganggaran tunjangan guru honor. Tak hanya itu, dewan nantinya juga akan mengukur kemampuan keuangan pemprov. Apakah nanti uang yang ada mampu untuk mencakup seluruh guru honor yang ada di Riau atau tidak. Dari pertemuan itu juga nantinya akan dicari solusi agar masalah tersebut bisa teratasi.
“Kami sudah agendakan pertemuan. Nanti semuanya akan kami bahas disana. Yang paling penting kita dewan berjuang dulu untuk bisa meloloskan ini. Semoga masyarakat bisa memberikan dukungan,” tambahnya.(nda)
