JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah menghentikan sementara (moratorium) pembukaan Fakultas Kedokteran (FK) baru. Beredar kabar bahwa kebijakan moratorium itu bakal dicabut. Sejumlah kalangan mengingatkan ketika moratorium itu dicabut, faktor kualitas harus ditekankan dalam pembukaan FK baru.
Kabar pencabutan kebijakan moratorium FK baru muncul di tengah kabar Indonesia sedang kekurangan dokter. Tetapi hingga Selasa (13/9/2022) malam, informasi soal bakal dicabutnya moratorium pendirian FK baru belum bisa dipastikan. Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Nizam saat dikonfirmasi belum menjawab.
Mantan Ketua Umum PB IDI Daeng Mohammad Faqih menceritakan kebijakan moratorium pembukaan FK baru, diambil karena ada beberapa faktor.
“Yang saya tahu itu, banyak FK yang dari hasil evaluasi harus ditata,’’ katanya saat menghadiri peluncuran KlikDokter Run Fest, ajang lari yang bakal digelar di Yogyakarta akhir Oktober depan.
Daeng berharap FK-FK yang sebelumnya bermasalah tersebut, diperbaiki dulu. Jadi tidak begitu saja membuka FK-FK baru. Faqih menuturkan diantara persoalan FK saat itu adalah kekurangan dosen. Sehingga ada sejumlah mahasiswa FK di sebuah perguruan tinggi yang terlantar tidak bisa mengikuti perkuliahan. Rasio antara dosen dengan mahasiswa di FK harus diperbaiki. Sehingga perguruan tinggi tidak asal-asalan mendirikan FK.
Begitupun dengan sarana dan prasarana perkuliahan juga harus diperhatikan. Sebab kehadiran sarana dan prasarana begitu penting untuk menunjang perkuliahan FK. Termasuk diantaranya sarana laboratorium dan Rumah Sakit Pendidikan.
’’Selain itu perlu ditata pengaturan tentang seleksi dan aturan tentang biaya kuliah,’’ tuturnya.
Daeng mengatakan biaya kuliah kedokteran sampai sekarang masih jadi polemik. Semua pihak mengetahui biaya kuliah kedokteran sangat mahal. Rata-rata untuk di Jabodetabek, biaya masuk kuliah FK berkisar Rp 300 juta hingga Rp 500 juta lebih. Biaya itu belum termasuk SPP yang dibayar setiap semesternya.
Menurut dia pemerintah harus mengatur biaya kuliah di FK. Supaya anak-anak pintar tetapi secara ekonomi tidak mampu, tetapi bisa kuliah menjadi calon dokter. Jika tidak mampu mengontrol biaya kuliah kedokteran, pemerintah harus menyiapkan beasiswa yang luas untuk masyarakat kurang mampu menjadi dokter.
Daeng berharap ke depan pemerintah dengan tegas menerapkan kebijakan reward and punishment bagi kampus pengelola FK. Bagi kampus yang tidak mematuhi aturan, harus diberikan sanksi. Termasuk pencabutan izin dan sejenisnya. Untuk kampus yang bagus dalam mengelola FK, diberikan reward tertentu sesuai kebutuhan.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwar Yaman
