JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menilai tingginya anggaran pendidikan yang digelontorkan oleh pemerintah tidak menjadi jaminan peningkatan pendidikan kearah yang lebih baik. Yang harus diperbaiki adalah mutu pendidikan bagi para calon penerus bangsa.

Muzani membeberkan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun terus naik, misalnya pada 2018 Rp444 triliun, dari total APBN dan tahun 2019 naik sebesar Rp492 triliun. Namun, anggaran itu ternyata tidak membawa pendidikan semakin membaik.

Semakin besar anggaran pendidikan ternyata semakin kompleks masalahnya, namun pendidikan pun masih dikeluhkan di sana dan di sini. Bahkan pemerintah membuat kebijakan sertifikasi tenaga didik guru, hal itu belum menjadikan kualitas pendidikan semakin baik, malah membuat guru semakin sibuk dengan proses administrasi agar dapat tambahan honor dari sertifikasi guru.

"Tadinya kita menyangka bahwa kekurangan biaya pendidikan menjadi problem dan sebab rendahnya mutu pendidikan kita. Pemerintah pun mengeluarkan dana bos yang setiap waktu semakin besar, dan setiap waktu semakin tinggi dana bos yang digelontorkan. Tapi itupun belum menyelesaikan problem pendidikan," kata Muzani saat memberi sambutan di Darul Hikam Education Conference 2020 di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, saat membahas arah baru pendidikan Indonesia, Kamis (5/3).

Sekjen DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mencontohkan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil yang berlatar belakang pendidikan guru agama yang pernah menjadi profesi selama hidupnya ternyata menjadi menteri.

"Dari proses panjang kita berpendidikan itu akhirnya kita berkesimpulan bahwa faktor utama yang tidak boleh kita lupakan adalah faktor ketuhanan, faktor Tuhan tidak boleh kita sepelekan dalam pendidikan di Indonesia," pungkasnya.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi