PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) - Lahan perekebunan kelapa sawit di Riau merupakan perkebunan terluas secara nasional. Namun di lapangan, persoalan perkebunan sawit di Riau masih menjadi perhatian semua pihak, khususnya persoalan perkebunan sawit milik rakyat yang memerlukan peremajaan. Untuk itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Provinsi Riau akan mendorong akselerasi peremajaan sawit rakyat.
‘’Ini menjadi program utama Gapki setelah kami dilantik. Meski ini juga merupakan program nasional, namun kami akan mengakselerasikan program pemerintah ini dengan program Gapki Riau,’’ ujar Ketua Gapki Cabang Riau Jatmiko K Santosa kepada Riau Pos, usai pelantikan pengurus Gapki Riau di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Jumat (26/3).
Dalam pelantikan yang dilakukan secara virtual oleh Ketua Umum Gapki Pusat Joko Supriono disaksikan Wakil Gubernur Riau H Eddy Natar Nasution, Kadis Perkebunan Riau Zulkifli, dan juga sejumlah asosiasi perkebunan di Provinsi Riau.
Dalam kesempatan itu Ketua Gapki Riau juga mengatakan, hasil Muscam Gapki Riau yang digelar Desember 2020 lalu, dan masih dalam kondisi pandemi Covid -19, baru kali ini pihaknya dapat melanjutkan dengan pelantikan pengurus. Setelah pelantikan ini ada beberapa hal yang akan disegerakan oleh pengurus Gapki untuk menjalankan program kerjanya.
Karena menurutnya, Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiki luas lahan perkebunan sawit terluas secara nasional. Tentu posisi ini akan menjadi perkerjaan rumah yang berat bagi Gapki Riau. Makanya yang menjadi konsentrasi saat ini adalah masalah peremajaan sawit rakyat. Di mana produksnya sangat rendah jika dibandingkan dengan perkebunan yang dikelola oleh perusahaan.
‘’Kami akan mengedepankan sawit rakyat dan menjadi program Gapki dalam mendorong akselarasi peremajaan sawit rakyat. Tentunya kami juga akan membantu Pemprov Riau dalam memberikan kontrisbusi pada pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Riau maupun secara nasional,’’ ujarnya.
Jatmiko juga mengajak anggota Gapki untuk ikut sertifikasi untk mendapatkan sertifikat ISPO, Karena dari 200 perusahaan perkebunan, baru 64 yang tergabung dalam organisasi Gapki Riau. Tentunya ini menjadi tugasnya untuk mengajak perusahaan untuk bergabung ke Gapki Riau, dan ini tidak lain adalah untuk memudahkan komunikasi antara perusahaan dan pemerintah dalam membuat program kerja yang akan dilakukan di sektor perkebunan.
‘’Kita mengharapkan dari 76 pengurus Gapki Riau untuk satukan kata, ikhtiar dan satukan hati dalam memberikan kontribuasi dunia sawat agar berkembnag dengan baik. Juga dapat meningkatkan ekonomi secara nasional,’’ ujarnya.
Sedankan Ketua Umum Gapki Pusat Joko Supriono dalam sambutannya secara virtual dihadapan pengurus Gapki Riau yang baru dilantik mengharapkan, agar pengurus dapat menjalankan amanah dengan baik, karena tugas ke depan sangat berat. Apalagi areal perkebun di Riau ini sangat luas.
‘’Kita patut bersyukur industri sawit masih berjalan dangan baik dan kinerjanya juga cukup baik. Bahkan industri sawit tidak terpengaruh oleh kondisi pandemi Covid-19 yang kita hadapi saat ini, dan harga TBS masih stabil dan terus meningkat setiap bulannya,’’ ujarnya.
Joko Supriono juga mengingatkan, agar Gapki Riau dapat meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau serta perusahaan lainnya. Terutama dapat mempercepat program
peremajaan sawit rakyat. Apalagi di Riau ada kebun percontohan di Kabupaten Pelalawan yakni pembangunan sawit rakyat. Kalau semua sektor bersatu dan kuat, maka upaya untuk memajukan inditri sawit ini akan cepat tercapai.
Sementara itu, Wagubri H Eddy Natar Nasution juga menghatapkan, setelah pelantikan pengurus Gapki Riau ini dapat mengemban aman dengan baik. Karena di Riau terdapat perkebunan sawit yang sangat luas jika dibadingkan dengan provinsi lain yang mencapai 2,5 juta hektare. Tentu kontribusi perkebunan sawit ini memberikan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi Riau, khususnya pada saat pandemi Covid-19.(ade)
LAPORAN : ABU KASIM (PEKANBARU)
