PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kasus Covid-19 di Kota Pekanbaru terus mengalami lonjakan. Hal ini membuat Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Pekanbaru kembali mengingatkan seluruh sekolah agar memperketat penerapan protokol kesehatan (prokes).
Sekretaris Disdik Kota Pekanbaru Muzailis mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, per tanggal 23 Agustus 2022, terdapat penambahan 22 kasus Covid-19 di wilayah Kota Pekanbaru. Dengan penambahan jumlah tersebut, hingga saat ini terdapat 192 kasus aktif Covid-19.
Dengan peningkatan kasus inilah pihaknya mengingatkan kembali kepada pihak sekolah untuk tidak abai dalam mengawasi peserta didik dalam menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) saat pembelajaran berlangsung, guna mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.
"Kita tidak mau sekolah abai. Makanya kami imbau guru-guru untuk mengawasi prokes saat pembelajaran di sekolah berlangsung," katanya, Rabu (24/8).
Lanjut Muzailis, dengan mulai melonjaknya kasus Covid-19 di Kota Pekanbaru beberapa pekan terakhir ini memang diperlukan kewaspadaan tinggi, khususnya dilakukan di lingkungan sekolah.
Pasalnya, saat ini peserta didik telah menjalani pembelajaran tatap muka, sehingga kedisiplinan menerapkan prokes sangat diperlukan guna antisipasi penyebaran virus.
Tak hanya itu, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru juga meminta seluruh sekolah tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Pekanbaru melakukan pendataan terhadap peserta didiknya yang sudah dan belum divaksinasi dosis 1 dan 2.
"Pendataan ini dilakukan untuk membantu program pemerintah menuntaskan vaksinasi anak yang saat realisasi vaksinasi anak SD masih sangat kecil, belum sampai 60 persen," ungkapnya.
Meskipun begitu, sampai saat ini belum ada Surat Edaran (SE) terbaru wajib vaksin untuk anak usia sekolah dan pemerintah dikatakan Muzailis sifatnya masih dalam bentuk imbauan kepada sekolah-sekolah untuk memvaksin siswa yang berada di sekolahnya.
Bahkan hingga kini, Dinas Pendidikan juga belum ada kebijakan yang harus mewajibkan vaksin untuk pembelajaran tatap muka atau daring bagi yang tidak bersedia divaksin.
"Alternatif itu belum ada. Sekarang ini kita mendata, mengetahui sekolah-sekolah itu seberapa persen anak yang sudah divaksin 1 dan 2. Belum ada arahan pilihan untuk siswa belajar daring jika belum vaksin," tuturnya.(yls)
Laporan PRAPTI DWI LESTARI, Kota
