PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- KONDISI proyek IPAL terus menuai kecaman dari masyarakat. Hal ini dikarenakan dampak dan proses pengerjaan yang menyisakan banyak masalah.
Terkait hal tersebut, DPRD Kota Pekanbaru melakukan inspeksi mendadak untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut. Kondisi ini tentunya disesalkan, karena keluhan masyarakat yang tak kunjung direspon pihak kontraktor.
Terkait hal itu DPRD Pekanbaru menilai salah satu yang menjadi perhatian untuk segera dicarikan solusi. Begitu juga dengan meminimalisir dampaknya agar tidak membuat masyarakat bereaksi buruk terhadap pembangunan itu.
Itulah yang ditegaskan anggota DPRD Kota Pekanbaru Ruslan Tarigan kepada wartawan, Selasa (17/12) siang, saat melakukan kunjungan lapangan bersama Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru yang dipimpin Ketua Komisi IV Sigit Yuwono.
Sigit juga melibatkan anggota komisi lainnya Roni Pasla, Robin Eduar, Mulyadi, Rois, Ikhsan ke lokasi proyek pembangunan IPAL tepatnya di persimpangan Jalan Ahmad Dahlan - Teratai atau tepatnya di depan Kantor Imigrasi. Dalam kunlap ini Komisi IV juga didampingi Kepala Dinas PUPR Pekanbaru bersama perwakilan dari DLHK Pekanbaru.
"Semua pekerjaan pasti ada dampaknya, ini jelas. Tapi kontraktornya harus bisa meminimalisir dampaknya kepada masyarakat. Jika memang menjadi kewenangan pemda, maka pemda melalui OPD harus peran aktif, lakukan sosialisasi kepada masyarakat," ungkap Ruslan.
Kunlap ini pun dilakukan Komisi IV dari karena banyaknya keluhan masyarakat yang masuk ke DPRD, dan tidak mau hanya mendengarkan saja, maka langkah kunlap pun dilakukan langsung ke lokasi proyek.
Di lokasi proyek ini Komisi IV disambut baik oleh kontraktor pelaksana pembangunan IPAL, pihak PT Wijaya Karya (WiKA)-Karaga KSO bersama tim. Karena yang dituju itu adalah proyek yang dikerjakan oleh WiKA. Namun sebenarnya proyek ini dikerjakan juga oleh PT Hutama Karya (HK)-Rosalisca KSO, dan Komisi IV hanya bisa kunlap ke satu lokasi, karena saat kunlap cuaca lagi hujan rintik-rintik.
Di lapangan, anggota dewan dan pihak dinas langsung melihat proses pekerjaan IPAL, yang menjadi keluhan masyarakat. Namun tentunya ditegaskan, pekerjaan ini perlu proses, dan yang lebih penting lagi akibat pekerjaan ini pasti menimbulkan dampak.
"Pekerjaan seperti ini pasti ada dampaknya. Makanya kami mengimbau kepada masyarakat, agar bersabar. Karena setelah pekerjaan ini selesai, dampak positifnya sangat banyak untuk masyarakat sendiri. Tentu yang berhubungan dengan air limbah, " kata Sigit menegaskan.
Dijelaskan, bahwa pembangunan IPAL ini merupakan bagian kegiatan pemerintah, yang harus didukung semua pihak. Termasuk DPRD sendiri. Apalagi kegiatan ini merupakan proyek Kementerian PUPR yang menjadi percontohan. "Itu tadi, keuntungannya nanti untuk masyarakat sendiri, " tegasnya.
Sigit juga menegaskan, kontraktor pelaksana juga harus bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai kontraknya. "Kami yakin kontraktornya siap memperbaiki jalan yang rusak itu. Dan jangan ada keluhan lagi," harapnya.
Bagi masyarakat ada yang merasa dirugikan, Sigit juga menegaskan Komisi IV siap membantu untuk memediasi, terkait kerusakan yang dialami. "Misal ada keluhan masyarakat tentang kerugian lain seperti dinding rumah retak dan lainnya akibat pekerjaan IPAL ini, lapor ke DPRD. Kami akan mediasi. Semua pasti akan diperbaiki pihak kontraktor. Kami harapkan pekerjaan ini cepat selesai, " ungkapnya.
Manager Project PT Wijaya Karya Lutfi menjelaskan, pihaknya tidak akan meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Bahkan pihaknya memiliki kontrak hingga pengaspalan, sehingga jalan akan dibuat lebih mulus dari sebelumnya.
"Untuk satu titik pekerjaan ini, kami perlu waktu 2 sampai 3 bulan baru bisa diaspal lagi. Masyarakat mohon bersabar. Sebab, kami pasti mengembalikan kondisi jalan seperti semula. Sebagai contoh di Jalan Ketitiran, kondisi jalan mulus. Begitu juga jalan lainnya nanti pasti akan di aspal lagi, bahkan akan kami buat lebih baik dari sebelumnya, " kata Lutfi.
Lebih lanjut disebutkannya, progres pekerjaan pihaknya saat ini sudah 40 bahkan sampai 50 persen. "Semua perlu proses. Jika ada keluhan warga, rumah retak kita akan perbaiki, kalau debu kita siram. Kalau macet, ya mohon bersabar, karena kita masih kerja," pintanya.
Ke depan, PT Wika ingin bersama-sama dengan masyarakat secara komprehensif untuk menyosialisasikan pekerjaan ini. Sehingga pekerjaan ini bisa diselesaikan dan dinikmati oleh masyarakat. "Kami mohon bantuan masyarakat. Intinya, kami tak akan meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Kami tanggung jawab, " janjinya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi menjelaskan, pekerjaan IPAL di Pekanbaru merupakan satu pilot project nasional. Proyek ini juga berlangsung di Jambi dan Makassar.
Kegiatan ini berlangsung sejak 2019 silam. Rekanan memasang dua jaringan non commercial (NC). NC 1 dikerjakan Wijaya Karya. Sedangkan NC 2 dikerjakan oleh Hutama Karya.
Untuk pemko juga menyediakan 10.000 sambungan rumah, dan prosesnya dilakukan secara bertahap. Proyek IPAL diprediksi tuntas pada 2023 mendatang.
Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi dalam kunlap tersebut menjelaskan, pekerjaan ini tentu menimbulkan dampak kepada masyarakat. Seperti kemacetan, usaha terganggu dan lainnya. Namun masyarakat juga harus paham, bahwa pekerjaan ini keuntungannya untuk masyarakat juga nantinya.
"Kita dari awal sudah melakukan sosialisasi, namun yang namanya sosialisasi tidak lah bisa seratus persen sampai kepada masyarakat. Makanya kita minta para camat dan lurah di Kecamatan Sukajadi dan Pekanbaru Kota bisa sosialisasikan terus-menerus. Libatkan RT dan RW, karena ini program pemerintah yang harus disukseskan," tegasnya.
Kata Indra, pekerjaan pembangunan saluran IPAL di Pekanbaru merupakan satu pilot project nasional. Proyek ini juga berlangsung di Jambi dan Makassar, yang anggarannya dari Asian Development Bank (ADB) melalui Kementerian PUPR.(ade)
Laporan AGUSTIAR, Kota
