PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Kepolisian Daerah (Polda) Riau mengerahkan sebanyak 5.875 personel dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) pada 17 April mendatang. Ribuan personel tersebut akan mengamankan sekitar 17.000 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah Bumi Lancang Kuning.
Kapolda Riau Irjen Pol Drs Widodo Eko Prihastopo menyampaikan, seluruh personel tersebut, di antaranya termasuk 1.085 polisi bantuan atau bawah kendali operasi (BKO) Polda Riau telah digeser ke berbagai daerah.
Baca Juga :
Usulkan Pemilu 2029 Dipisah dengan Pilpres
‘’Kepada personel yang berangkat BKO ke wilayah agar benar-benar memahami, mengetahui apa yang menjadi tugas pengamanan TPS masing-masing,” ungkap Widodo, Ahad (14/4) kemarin disela-sela pelepasan patroli satgas money politik.
Kepada personel Polda Riau yang digeser ke berbagai daerah, Kapolda mengingatkan untuk bersinergi dan saling berkoordinasi dengan seluruh penyelenggara pemilu di masing-masing TPS.
‘’Lakukan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh penyelenggara Pemilu di masing-masing TPS untuk mengetahui situasi di lapangan, jumlah pemilih dan pelaksanaan nantinya,” ujarnya.
Lebih lanjut, pihaknya berharap personel BKO Polda Riau yang sebagian besar di antaranya merupakan dari Satuan Brimob agar terus melakukan pengawasan mulai dari pemungutan suara hingga perhitungan serta pengiriman kotak suara.
Sementara itu, mengenai proses pelaksanaan pesta demokrasi di Riau, mantan Wakapolda Jawa Timur mengatakan, setiap tahapan hingga memasuki masa tenang tiga hari mendatang berlangsung dengan aman dan kondusif. Meski begitu, dia mengatakan jajarannya akan selalu waspada dan terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.
Dalam pelepasan personel BKO tersebut, selain fokus pada pengamanan Polda Riau juga melepas personel polisi khusus memantau potensi terjadinya politik uang selama masa tenang ini. Tim patroli politik uang itu terdiri dari gabungan polisi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau. Semua unsur itu bekerjasama memberantas terjadinya money politik jelang pemilu berlangsung.
Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusdi Rusdan mengatakan tim gabungan tersebut bertugas melakukan pemantauan selama masa tenang. Karena menurutnya, menjelang pelaksanaan pesta demokrasi diduga ada pihak-pihak tak bertanggung jawab melakukan politik uang.
‘’Tujuannya mencegah terjadinya money politik dan bentuk lainnya selama masa tenang,” ujarnya.
Dia menjelaskan, tim gabungan tersebut akan bergerak secara acak ke lokasi yang dianggap rawan serta melakukan razia secara terpadu. “Kita akan melakukan pengawasan di sejumlah wilayah,” singkat Rusdi Rusdan.
(rir)
