PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Setelah sebelumnya sempat menggelar aksi protes dan menuntut Pemko Pekanbaru sebanyak lebih kurang delapan kali turun ke jalan, mendatangi kantor Pemko dan kantor DPRD Kota Pekanbaru. Namun sampai kini perjuangan itu belum membuahkan hasil, hingga berakhir pula periodesasi anggota dewan 2014-2019 yang sempat berjanji akan membantu.
Namun perjuangan dalam menuntut hak tidak pernah surut, perwakilan guru PNS sertifikasi Pemko Pekanbaru, kembali menaruh asa dan berharap meskipun secuil harapan itu. Para tenaga pengajak ini menuntut tunjangan penambah penghasilan (TPP) yang belum dibayarkan pemko dapat dibayarkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka mendatangi Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sementara Hamdani, dan diterima di ruang kerjanya kantor DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (10/9) siang.
Hamdani tidak sendiri, ia didampingi juga anggota DPRD dari fraksi PKS lainnya, seperti Yaser Hamidi, Firmansyah, dan Kartini. Kepada mereka perwakilan guru ini pun berkeluh kesah, dan membuka semua lembaran lama yang hanya tinggal janji itu.
“Kami datang dan diterima dengan baik oleh Pak Hamdani (Ketua Sementara) beserta anggota Fraksi PKS lainnya, kami sampaikan apa yang menjadi keluhan kami kepada mereka,” kata juru bicara guru ini, Zulfikar Rahman yang mengaku sebagai guru di SDN 178 Pekanbaru.
Para Guru ini berharap dari isu-isu kemarin dari aksi yang sudah dilakukan itu dan sudah sangat santer, guru mengadakan aksi menuntut pemberian tambahan penghasilan PNS guru bersertifikasi Pekanbaru. “Nyatanya sampai saat ini guru belum juga terima, karena tidak dianggarkan, yang menjadi permasalahan dijanjikan di anggaran perubahan, anggaran sekarang rasionalisasi nampaknya tetap tidak bisa diberikan,” katanya.
Dijelaskannya juga, pihaknya merasa heran. Semestinya bisa diberikan TPP itu, karena PNS lainnya di lingkungan Pemko Pekanbaru diberikan TPP, namun mengapa guru PNS tidak diberikan. “Dan herannya, mengapa Pekanbaru tidak bisa, sementara daerah lain di Riau ini dibayarkan TPP itu,” katanya lagi.
Maka dengan pimpinan baru di DPRD Kota Pekanbaru saat ini, guru-guru berharap agar persoalan ini bisa diperjuangkan semaksimal mungkin, sehingga para guru kembali mendapatkan hak mereka.
Menanggapi keluhan dan harapan para guru itu, Ketua Fraksi PKS, H Firmansyah Lc menjelaskan, bahwa memang majelis guru yang menemui mereka di ruang Ketua DPRD mengeluhkan persoalan TPP, dan terkait hal ini tentu Fraksi PKS akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan OPD pemko terkait.
Dan yang jelas, apa yang disampaikan para guru itu diterima dulu. Dan saat ini, disebutkannya, APBD sudah ketok palu, dan dalam masa evaluasi Gubernur Riau. “Jika nanti ada peluang untuk penganggaran itu, maka kami akan perjuangkan. Tapi kami tidak PHP,” kata Firmansyah.
Tadi juga, kata para guru itu, disampaikannya,yang membuat cemburu itu adalah, guru-guru yang di SMP Madani TPPnya keluar, tapi mengapa mereka tidak? “Ini juga akan kita kroscek kebenarannya,” tutur Firmansyah.(gus)
