PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - TARGET Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT agar bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) bisa kembali beroperasi paling lama Rabu (9/2) gagal terealisasi. Dari tindak lanjut yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru, operasional paling cepat baru mungkin akan terlaksana Senin (14/2) pekan depan.
Bus TMP yang merupakan angkutan umum milik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sudah sepekan terakhir mogok kerja akibat gaji karyawan yang masuk tiga bulan belum dibayarkan. Jika ditarik ke belakang, dalam sebulan terakhir mogok kerja sudah beberapa kali terjadi yang berdampak pada terganggunya mobilitas masyarakat penggunanya.
"Kami menyiapkan administrasi dan teknis sesuai arahan Pak Wali, menyegerakan. Paling cepat Senin (14/2) depan baru beroperasional," kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Pekanbaru Yuliarso pada Riau Pos, kemarin.
Bagaimana teknis pengoperasian, Yuliarso belum menjelaskan terlalu banyak. Namun, dari penjelasannya, tak tertutup potensi operasional diambil alih oleh Dishub Pekanbaru. "Ini sedang kami diskusikan bersama PT SPP (Sarana Pembangunan Pekanbaru, red). Kalau pahitnya, SPP memberikan sinyal tidak bisa laksanakan lagi, diambil alih Dinas Perhubungan untuk dilaksanakan," paparnya.
PT SPP adalah Badan Usama Milik Daerah (BUMD) Kota Pekanbaru, induk dari PT Transportasi Pekanbaru Madani (TPM) yang merupakan operator bus TMP. Gaji bagi karyawan bus TMP bersumber dari subsidi Pemko Pekanbaru pada PT SPP yang kemudian disalurkan ke PT TPM.
Terpaksa Cari Pinjaman
Dalam pada itu, seorang karyawan Bus TMP yang enggan disebutkan namanya mengaku sangat kesulitan dalam hal finansial akibat belum dibayarkan gaji mereka selama tiga bulan terakhir oleh Manajemen PT Trans Pekanbaru Madani tersebut.
Bahkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, para karyawan harus meminjam uang kepada sanak keluarga atau bahkan berhutang dengan tetangga. Dirinya juga masih ingin melayani masyarakat Kota Pekanbaru yang selama ini kerap menggunakan Bus TMP dalam setiap aktivitasnya.
"Kami hanya meminta hak kami dibayarkan. Setelah itu kami akan kembali melayani masyarakat di Kota Pekanbaru," katanya.
Namun saat ditanyai terkait berapa lama akan terus melakukan mogok kerja. Ia mengaku tidak mengetahui sampai kapan. Karena untuk bisa bekerja kembali pihak manajemen harus memastikan kapan hak para karyawan dapat diberikan.
"Semua tergantung pada manajemen. Kami cuma minta hak kami jangan ditunda-tunda lagi. Kami butuh untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak-anak kami," katanya.
Pantauan Riau Pos, kemarin, jalan-jalan raya Kota Pekanbaru tidak terlihat bus TMP melintas. Beberapa halte terlihat sepi karena masyarakat sudah tahu bus TMP tidak beroperasi hampir sepekan lamanya.
Namun, ada juga beberapa warga yang terlihat menunggu di halte. Situasi ini dimanfaatkan oleh beberapa driver ojek online mangkal di dekat halte. Berharap calon penumpang bus TMP beralih menggunakan jasa layanan mereka.
Seorang warga Wati berharap layanan bus TMP dapat segera berjalan kembali. Mengingat banyak masyarakat yang bergantung pada moda transportasi umum tersebut.
Ia mengingatkan Pemko Pekanbaru yang dahulu gencar mengimbau warganya untuk lebih memilih menggunakan transpotasi umum. Namun, akibat penghentian layanan tersebut membuat masyarakat tak hanya mengeluh tetapi juga harus memutar otak dan mengeluarkan biaya lebih untuk bisa berpergian.
"Sangat kesulitan kalau tidak ada bus ini. Saya berharap pemerintah bisa segera membuka layanan Bus TMP ini. Karena belum semua masyarakat yang perekonomian nya pulih dari dampak pandemi ini," kata dia.
Sebelumya, akibat mogok kerja yang digelar karyawan TMP ini, Wako Pekanbaru Firdaus, Senin (7/2) menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat. Dia juga menargetkan Rabu (9/2) operasional bisa kembali berjalan.
"Pada kesempatan ini saya atas nama kepala daerah, Wali Kota Pekanbaru memohon maaf pada warga Kota Pekanbaru karena dalam beberapa hari ini pelayanan TMP tidak berjalan dengan lancar dan bahkan tidak melakukan pelayanan," kata Wako.
Dia menyadari, akibat dari mogok kerja karyawan TMP tersebut, mobilitas masyarakat yang biasanya memakai TMP sebagai alat transportasi menjadi terganggu. "Sekali lagi atas nama pemerintah saya mohon maaf pada seluruh masyarakat, terutama yang sudah memanfaatkan TMP sebagai pilihan untuk kebutuhan layanan transportasi, " imbuhnya.
Dia kemudian kembali menegaskan bahwa belum dibayar nya gaji karyawan TMP hingga memasuki bulan ketiga ini terjadi bukan karena dana yang tak tersedia. "Ini terjadi soal teknis saja. Hanya soal administrasi. Tapi berimbas pada keuangan. Bukan kita tidak punya uang, bukan kas tidak ada," tegasnya.
Dia memastikan, penyelesaian persoalan gaji karyawan TMP ini menjadi bahasan serius di jajaran Pemko Pekanbaru. "Makanya tadi rapat dua kali sama Inspektur, asisten dan sekda juga Komisaris utama PT SPP. Sudah kita berikan arahan lebih tegas, secepatnya besok atau lusa harus sudah jalan (operasional, red)," jelasnya waktu itu.
Kepada Firdaus, Riau Pos kemudian menyampaikan bahwa aksi mogok kerja yang dilakukan karyawan TMP karena gaji belum dibayarkan bukan kali ini saja. Dalam dua tahun terakhir, setiap akhir tahun, yakni di akhir 2020 dan akhir 2021, mogok kerja terjadi.
Firdaus menjawab ini mengakui bahwa subsidi yang disiapkan Pemko Pekanbaru untuk operasional TMP tak bisa dibayar setahun penuh. "Memang, subsidi yang kita berikan setiap tahun memang tidak dapat dibayar penuh. Kita masih ada tunggakan untuk subsidi di 2020 dan 2021 kemarin," singkatnya.(ali/ayi/yls)
Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru
