PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama dengan pemerintah kabupaten/kota serta camat dan lurah di Riau melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) di Pekanbaru, Selasa (8/11). Rakor tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Dalam arahannya, Tito menekankan agar Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Riau untuk terus menjaga kestabilan politik dan keamanan di daerah. Khusus masalah keamanan, menurut Mendagri merupakan poin utama yang amat penting. Pasalnya, apapun program yang nantinya dibentuk oleh pemerintah jika stabilitas keamanan tidak kondusif maka tidak akan berjalan maksimal.
"Nomor satunya adalah politik dan keamanan. Terutama keamanan karena kalau sudah tidak aman maka mau buat program apa pun juga tidak akan bisa dieksekusi. Jadi jaga betul kondisi keamanan yang sudah bagus ini," kata Tito, Selasa (8/11).
Mendagri juga mengingatkan pemda dan jajarannya untuk tidak menganggap remeh permasalahan terkait situasi keamanan dan kesehatan. "Kita baru akan tahu betapa mahalnya keamanan kalau sudah terjadi kerusuhan," ujarnya.
Untuk itu, ia meminta segala potensi-potensi yang kiranya akan menyebabkan konflik juga perlu diantisipasi. Karenanya, daerah perlu meningkatkan lagi keaktifan dan peran dari Forum Koordinasi Pimpinan daerah (Forkopimda), dan forum kerukunan umat beragama (FKUB).
"Kalau forkopimdanya gak jalan, itu pasti berantakan. Perlu adanya kekompakan forkopimda mulai dari kabupaten/kota dan provinsi," ujar mantan Kapolri ini.
Mendagri menuturkan, terdapat enam urusan yang tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah daerah yaitu keamanan, politik luar negeri, fiskal, moneter, agama, dan peradilan. ‘’Ini menjadi kunci untuk menjaga kestabilan politik dan keamanan di daerah. FKUB juga perlu diaktifkan betul. Daerah yang FKUB-nya aktif, umumnya hubungan antar umat beragamanya baik," ujarnya.
Untuk mengaktifkan FKUB ini, perlu adanya penganggaran operasional melalui APBD. Dengan begitu hal ini akan membantu operasional mereka bergerak masuk ke seluruh elemen-elemen agama supaya mendorong nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan. "Anggarkan untuk kegiatan FKUB itu juga penting," sebutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga mengingatkan para kepala daerah untuk dapat menggesa serapan APBD. Karena, serapan anggaran yang tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. "Karena belanja pemerintah itu adalah tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Dengan beredarnya uang dari pemerintah maka akan meningkatnya daya beli masyarakat," ujarnya.
Pada rakor tersebut, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil tidak terlihat hadir. Selain itu, Adil juga tidak mengirim perwakilan. Terkait hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian saat dikonfirmasi mengaku akan mengecek ketidakhadiran salah satu bupati tersebut.
"Saya tidak tahu kenapa dia tidak hadir. Saya akan cek, dan saya akan minta Inspektur Jenderal (Irjen) Pak Tomsi Tohir untuk mengecek kenapa dia tak hadir," kata Mendagri.
Ditegaskan Mendagri, seharusnya Bupati Kepulauan Meranti hadir dalam rapat yang dipimpinnya, mengingat Mendagri merupakan pembina dan pengawas pemerintah daerah.
"Kita kan punya etika dalam pemerintahan. Kalau dia menganggap Mendagri sebagai pengawas, seharusnya dia hadir. Kalau dia tak hadir, nanti kita akan lihat karena kepentingan dia ke Kemendagri cukup banyak," tegasnya.
Mendagri mengaku hingga saat ini belum tahu alasan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil tidak hadir dalam rakor tersebut. "Kalau dia tidak hadir seharusnya diwakilkan. Tapi saya Mendagri akan cek melalui Irjen nanti," sebutnya.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menjelaskan alasannya tidak menghadiri rapat koordinasi ini karena sibuk pembahasan RAPBD 2023 yang dibatasi oleh waktu hingga 30 November 2022 ini."Orang sedang sibuk. Kepala daerah saat ini tengah sibuk merampungkan RAPBD 2023," bebernya.
Ditegaskan Adil, jika itu (RAPBD 2023) tidak rampung maka masing-masing kepala daerah akan menerima sanksi. Sanksi ini juga tertuang dalam regulasi yang diterbitkan oleh Kemendagri. "Kalau telat tentu kami yang akan kena sanksi bukan gubernurnya,’’ ujarnya.
Adil mengaku selalu siap setiap waktu menghadiri seluruh helat yang dimotori langsung oleh Kemendagri. Tapi, tidak untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Gubernur Riau beserta jajarannya. Karena dia menilai sejauh ini tidak ada peran signifikan Pemprov Riau fokus kepada Kepulauan Meranti.
Adil mencontohkan janji besaran bantuan keuangan (Bankeu). Meranti masuk lokasi sebagai daerah terluar dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Riau. Bahkan masuk dalam kategori miskin ekstrem terparah di Riau. Namun pada kenyataannya, Kepulauan Meranti menerima porsi paling rendah dari 11 kabupaten dan kota lain di Riau.
Setelah itu, gagalnya bantuan normalisasi pengairan yang dijanjikan kepada petani Rangsang. Dan pembangunan sejumlah jalan kabupaten yang menjadi wewenang Pemprov Riau.
Dihimpun dari rekapitulasi Bankeu Pemprov Riau di kabupaten/kota oleh Riau Pos, pada tahun anggaran 2022, Bankeu Meranti hanya sebesar Rp3,8 miliar, berada di bawah Kabupaten Pelalawan Rp8,08 miliar. Sementara porsi bankeu tertinggi disalurkan kepada Kabupaten Kuansing yakni Rp30,1 miliar. Tertinggi kedua akan diberikan kepada Kabupaten Kampar Rp26 miliar, setelah itu Kabupaten Rohul Rp20,1 miliar.
Selebihnya mendapatkan porsi belasan miliar rupiah. Tambahan dari Percepatan Pensasaran Pencegahan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) 60 ribu jiwa dari 200 ribu jiwa daerah setempat masuk dalam kategori miskin ekstrem.
Sementara itu, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar terkesan enggan menanggapi terkait ketidakhadiran Adil pada rakor tersebut. Gubri lebih memilih pergi mendampingi Mendagri. "Sudah ya, sudah," ujar Gubri sambil berjalan bersama Mendagri.(sol/wir)
