PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Direktur Central for Energy Economics Studies (CMEES), DR Kurtubi menyebutkan semburan gas dan lumpur yang terjadi di kompleks Pondok Pesantren Al-Ikhsan Pekanbaru merupakan bentuk dari kelalaian pemerintah karena selama ini tidak melakukan mitigasi dan pemetaan secara menyeluruh.
Padahal, perut bumi Riau merupakan wilayah dengan cadangan minyak bumi dan gas terbesar di Indonesia. Namun, selama ini pemerintah hanya melakukan penelitian yang hanya memastikan titik-titik yang ada kandungan minyak dan gas.
Menurut dia, seharusnya pemerintah tidak hanya untuk kepentingan pengeboran minyak, namun pemerintah harus memastikan untuk keamanan masyarakat setempat untuk dijadikan pedoman. Dikhawatirkan banyak wilayah padat penduduk di Riau di bawahnya ada kandungan minyak dan gas.
“Kayaknya gak ada hambatannya. Pemerintah melakukan survei-survei geologi motifnya mencari minyak bukan mengamankan rakyat. Syukur-syukur gak ada gas beracunnya, kalau ada kan bahaya. Harus segera melakukan tindakan, pemerintah gak boleh letoi,” tegas Kurtubi, Sabtu (6/2).
Mantan anggota Komisi VII DPR RI itu meminta, pemerintah harus segera melakukan langkah penanganan agar semburan lumpur tersebut tidak meluas. “Itulah gunanya pemerintah, jika ada kandungan minyak ya diserahkan ke Pertamina,” ujarnya.
Pemetaan dan mitigasi dilakukan sebagai pedoman bagi masyarakat agar tidak lagi melakukan pengeboran dan menghindari kejadian serupa. Dikhawatirkan banyaknya titik-titik minyak atau gas yang berada di pemukiman warga. “Jadi begini, memang Riau itu struktur tanahnya beda dengan daerah lain karena ada kandungan hidrokarbon, minyak dan gas. gede banget,” ujarnya.
Di Indonesia, kata dia, daerah dengan kandungan minyak dan gas bumi paling banyak itu adalah Riau. “Sejak zaman Belanda dan Jepang ya yang paling banyak di Riau. Saya khawatir ada minyak dan gas di situ. Saya tidak tahu persis apakah Kota Pekanbaru itu pernah dilakukan seismic atau tidak,” sambungnya.
Kurtubi tidak bisa memastikan apakah semburan lumpur tersebut berbahaya atau tidak, dan kapan akan berakhir. “Harus menunggu hasil sampel yang diperiksa terlebih dahulu. Dan hitung volumenya berapa dalam sejam dan menit itu berapa liter,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Wahid. Ia mengatakan pemerintah harus melakukan pemetaan seluruh Riau dan memastikan kawasan penduduk aman. Selain itu kata dia, pemerintah harus menyosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat punya pedoman. “Masyarakat harus dikasih tahu soal peta geologis tentang mekanisme pengeboran sumur untuk air,” kata Wahid.
Selain melakukan mitigasi dan pemetaan, Wahid menyarankan agar pemda untuk membuat regulasi perizinan penertiban sumur bor sebagai bentuk upaya pencegahan. “Ya harus karena tidak semua daerah boleh dibor,” ujarnya.(yus)
