Pihaknya menargetkan seluruh pembahasan akan selesai pada akhir bulan ini. Sehingga batas waktu penyelesaian APBD 2019 bisa terlaksana dengan baik
. ”Masih banyak pembahasan. Makanya meski libur, kami tetap rapat. Kami akan terus maraton sampai batas waktu yang ditentukan,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) RAPDB 2019 akhirnya disepakati. Hal itu tertuang ke dalam nota kesepahaman yang diteken DPRD bersama Pemprov Riau, Rabu (21/11) mendatang.
Penandatanganan dipimpin Ketua DPRD Riau Septina Primawati dan Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, disaksikan Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, Sekretaris Daerah Riau Ahmad Hijazi dan 33 anggota DPRD.
Dari kesepakatan bersama disepakati angka yang akan dijadikan APBD 2019 sebesar Rp9.135.176.517.065. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp3,6 triliun, dana perimbangan Rp5,515 triliun serta pendapatan lain yang sah Rp18 milliar.
“Untuk belanja tadi rinciannya Rp5,7 triliun belanja tidak langsung, belanja langsung Rp4,11 triliun ditambah pembiayaan daerah sebesar Rp50 miliar,” ujar Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman usai penandatanganan nota kesepahaman pekan lalu.
Soal perkiraan awal APBD 2019 yang mencapai Rp9,4 triliun, Noviwaldy menyebut memang ada sedikit perubahan. Karena di dalam pembahasan KUA-PPAS bersama TAPD pihaknya tidak memasukkan seluruh proyeksi DBH pada tahun mendatang.
Hanya menambahkan sebanyak 85 persen dari angka Rp1,1 triliun yang berasal dari DBH. Pertimbangan itu dilakukan Banggar dan TAPD berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya.
“Iya memang rencana awal APBD kita itu kan Rp8,3 triliun. Kemudian kita lobi pemerintah pusat untuk mendapat tambahan dari DBH. Saat lobi itu kan pusat memastikan ada penambahan untuk kita sebesar Rp1,1 triliun. Tapi kita tidak ambil angka 100 persen. Hanya 85 persen saja. Karena kita tidak mau setelah diproyeksikan 100 persen, nyatanya DBH yang cair tidak sampai segitu,” jelasnya.(mng)
(Laporan AFIAT ANANDA, Pekanbaru)
