RIAUPOS.CO - Pengurus PSSI sempat diam atas desakan untuk mundur dan menindaklanjuti rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan. Namun, setelah ada suara dari dua klub, yakni Persis Solo dan Persebaya Surabaya, untuk menggelar kongres luar biasa (KLB), PSSI berubah sikap.
Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan menyatakan bakal mempercepat KLB. Mantan Kapolda Metro Jaya itu juga meminta PT Liga Indonesia Baru (LIB) untuk menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) setelah Direktur Utama PT LIB Akhmad Hadian Lukita ditetapkan sebagai tersangka tragedi Kanjuruhan dan ditahan.
Keputusan tersebut diambil setelah PSSI menggelar rapat exco emergency meeting di kantor PSSI, Jakarta, Jumat (28/10) malam. Rapat dihadiri seluruh anggota Komite Eksekutif PSSI yang berjumlah 12 personel.
Iriawan menerangkan, berdasarkan Pasal 34 ayat 2 Statuta PSSI tentang Kongres Luar Biasa, seharusnya KLB bisa digelar jika ada 2/3 delegasi yang mewakili anggota PSSI mengajukan permintaan tertulis. Setelah persyaratan itu dipenuhi, Exco PSSI akan melakukan tahapan verifikasi. Lalu, KLB bisa dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan setelah verifikasi selesai.
Exco PSSI, kata dia, memutuskan untuk mempercepat KLB pemilihan dengan memperhatikan surat yang dikirim dua klub tersebut. ”Exco PSSI tidak ingin terjadi perpecahan di antara para anggotanya. Sebab, Exco PSSI adalah mandataris yang dipilih oleh delegasi yang mewakili anggota PSSI. Untuk itu, tahapan kongres luar biasa akan kami mulai dari berkirim surat pemberitahuan kepada FIFA yang berisi tentang usulan kongres,” ujar Iriawan melalui keterangan tertulis kemarin (29/10).
Anggota Exco PSSI Ahmad Riyadh menambahkan, secara prinsip, PSSI tidak bisa diintervensi pihak eksternal organisasi. Karena itu, permintaan KLB harus berasal dari anggota. Sejauh ini baru Persebaya dan Persis yang meminta KLB. Tapi, permintaan dari dua klub tersebut dianggap cukup kuat bagi Exco PSSI untuk mempercepat KLB.
”Meski permintaan KLB kurang dari 2/3 delegasi, bagi kami tidak apa-apa. Menurut kami, 1–2 anggota yang meminta KLB sudah penting. Ada sesuatu apa di balik permintaan KLB? Makanya, kami putuskan untuk mempercepat KLB,” ujar ketua Komisi Wasit PSSI tersebut kepada JPG.
Riyadh menerangkan, lantaran KLB diadakan tidak melalui permintaan 2/3 voters, segala agenda pada KLB akan diputuskan lewat musyawarah. ”Kalau musyawarah gagal, baru lewat voting,” jelas ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Timur tersebut.
Lalu, kapan KLB PSSI digelar? Riyadh menjelaskan, penentuan waktu menunggu kesediaan waktu FIFA. Sebab, dalam KLB PSSI harus ada delegasi FIFA yang hadir. Besok PSSI bersurat ke FIFA.
”Nanti FIFA yang mempertimbangkan tanggalnya. Mereka menyesuaikan dengan agenda FIFA lainnya. Selain itu, FIFA harus memastikan terlebih dahulu verifikasinya sesuai. Sebab, ini bukan kongres rutin. Tapi kongres yang digelar di tengah jalan,” ungkap Riyadh.
Yang jelas, lanjut Riyadh, secara prinsip, FIFA bukan pihak yang mencegah atau menyetujui kongres sebuah induk sepak bola di suatu negara. FIFA biasanya selalu menuruti kemauan kepanjangan tangannya di suatu negara. ”Yang terpenting, FIFA nanti bertanya, melihat, dan menyelidiki. Jika tidak ada intervensi, silakan jalan,” terang dia.
Akmal Marhali, anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan, menilai KLB adalah hak konstitusi PSSI bersama para anggota dalam lingkup football family. Tapi, menurut Akmal, KLB adalah langkah yang harus diambil ketika para pengurus PSSI bertanggung jawab secara moral untuk mundur. Faktanya, Exco PSSI memutuskan mempercepat KLB tanpa mengundurkan diri. ”Ketika (para pengurus PSSI) mundur, ada kekosongan kekuasaan. Di situ barulah diadakan KLB. Jadi, jangan dibuat melompat sehingga terjadi distorsi,” ucap Akmal.
Meski demikian, ada atau tidaknya KLB PSSI, Akmal berharap proses hukum pidana tetap berjalan. Siapa pun yang bersalah harus dihukum. ”Dan, saya tegaskan KLB bukan fokus kerja TGIPF. Itu ranah PSSI bersama pemilik suara berdasar konstitusi mereka. TGIPF tetap fokus dan mengawal pengusutan tragedi Kanjuruhan sampai tuntas,” tegas Akmal.
Pada bagian lain, Gilang Widya Pramana mundur dari posisinya sebagai presiden Arema FC. Mentalnya drop setelah jatuhnya 135 korban.
”Karena rasa kesedihan dan trauma yang mendalam, seperti jatuh rasanya, saya memutuskan untuk istirahat dari dunia sepak bola,” katanya di kantor Arema FC kemarin siang.
Gilang menganggap belum terlalu berhasil dalam menangani insiden kali ini. Karena itu, dia merasa tidak pas menyandang status presiden klub. ”Dan dengan situasi yang terjadi sekarang ini, saya merasa Arema FC memerlukan sosok yang lebih baik. Sosok yang dirasa mampu dan bisa membawa Arema ini jadi tim yang solid, kuat, dan lebih baik,” ujarnya.
Sebenarnya, Gilang menjadi sosok yang dianggap bisa membawa perubahan dalam Singo Edan. Sejak memimpin tim pada 7 Juni 2021, perbedaan sudah terlihat. Owner Juragan 99 Trans itu memberi bus untuk mobilitas skuad Singo Edan. Kemudian membangun mes mewah bagi para pemain di kawasan Lowokwaru, Kota Malang.
Lantas, bagaimana nasib bus dan mes sepeninggal Gilang? Pria 33 tahun itu tidak mempermasalahkannya. ”Semua fasilitas yang sudah saya berikan kepada klub tetap dapat dimanfaatkan. Bus juga sudah saya hibahkan kepada klub,” kata suami Shandy Purnamasari itu.
Setelah ini, Gilang tidak akan bersentuhan dengan dunia sepak bola. Tapi, bukan berarti dia lari dari tanggung jawab. Gilang memastikan siap membantu penyelesaian insiden Kanjuruhan. Mulai sisi hukum sampai bantuan kepada para korban. ”Meski per hari ini tidak ada di Arema FC, saya tetap punya tanggung jawab moral kepada Arema. Termasuk kepada korban luka dan meninggal. Saya siap bertanggung jawab,” tegasnya. ”Tapi, untuk sementara saya ingin fokus pada keluarga dan kegiatan di luar sepak bola,” tambah Gilang.
Kini tidak ada pemimpin langsung dalam tubuh Arema FC. Lalu, siapa yang bakal menggantikan posisi Gilang? Berdasar info yang didapat Jawa Pos, Iwan Budianto disebut masih memiliki saham mayoritas klub. IB, demikian dia biasa disapa, memiliki 75 persen saham di Singo Edan. Tapi, kecil kemungkinan bagi IB menggantikan Gilang.
Pihak direksi juga tidak mau terburu-buru dalam memilih pemimpin baru. ”Terkait struktural di manajemen pascamundurnya presiden klub, kami mungkin masih butuh waktu panjang untuk membahasnya. Hal yang juga penting, kini kami juga fokus percepatan KLB di federasi agar sepakbola kembali normal,” tegas Komisaris Arema FC Tatang Dwi Arifianto.(fiq/gus/c19/fal/jpg)
Laporan JPG, Jakarta
