JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Direktorat Jenderal Prasarana dan Saran Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan), menghilangkan anggaran program cetak sawah. Keputusan ini sebagai realokasi dan refocusing kegiatan untuk percepatan penanganan Covid-19.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sarwo Edhy menjelaskan dalam postur anggaran Tahun 2020, alokasi untuk program cetak sawah dan SID (survei, investigasi, dan desain) sebesar Rp 209,8 miliar, dengan target luas 10 ribu hektare (Ha). Kemudian, dalam rancangan penghematan Ditjen PSP, anggaran tersebut dipangkas menjadi tersisa Rp 10,8 miliar.

"Anggaran cetak sawah juga dihilangkan, dari Rp 209 miliar, kita sisakan menjadi hanya Rp 10,8 miliar. Tetapi itu hanya untuk SID sudah jalan di lima provinsi yang nilainya Rp 10,8 miliar," kata Sarwo Edhy, dilansir dari Antara, Rabu (29/4).

Sarwo Edhy menjelaskan bahwa anggaran cetak sawah dihilangkan. Sementara anggaran SID tetap dipertahankan karena telah dilakukan di lima provinsi, yakni Lampung, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Tengah.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo pada Selasa (28/4) lalu meminta agar BUMN dapat membuka lahan sawah baru. Misalnya, optimalisasi lahan gambut di Kalimantan Tengah sebagai antisipasi kekeringan dan kelangkaan pangan.

Diperkirakan ada lebih dari 900 ribu Ha lahan gambut di Kalimantan Tengah yang dapat dioptimalisasi menjadi lahan sawah. Dari luasan tersebut, 300 ribu Ha di antaranya milik BUMN.

Sumber: JawaPos.com
Editor: Erizal