JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Moh Nizar Zahro menilai terbelahnya sikap honorer K2 di pemilihan presiden 2019, hal yang biasa. Namun bila dukungan ke petahana Joko Widodo didasari harapan untuk diangkat sebagai CPNS, itu sesuatu yang percuma.
Demikian dikatakan juru kampanye nasional (Jurkamnas) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno tersebut, merespons terbelahnya sikap honorer K2. Ada yang mendukung Prabowo - Sandi, tapi ada pula yang ke Jokowi dengan harapan masih bisa diangkat sebagai CPNS.
"Aneh, di satu sisi mendukung Jokowi, namun di sisi lain masih berharap PNS. Hal demikian bagaikan pungguk merindukan bulan," ucap Nizar saat berbincang dengan Riau Pos, Rabu pagi (30/1).
Bagi Nizar, keterbelahan dukungan di pilpres oleh komunitas profesi merupakan hal yang biasa. Hampir semua profesi tidak ada yang solid mendukung satu pasangan capres. Misalnya, alumni kampus negeri, ada yang mendukung Jokowi, tapi lebih banyak yang mendukung Prabowo.
"Namun, dalam memberikan dukungan hendaknya disertai rasionalitas. Dalam kasus honorer K2, Jokowi sudah final dengan PPPK dan menutup peluang pengangkatan menjadi PNS," jelas Nizar.
Pernyataannya itu didasari sikap pemerintah yang malas-malasan menyelesaikan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Daftar inventarisasi masalah (DIM) perubahan UU tersebut hingga kini tidak kunjung dikirim ke parlemen.
Selain itu, pemerintahan Jokowi mengklaim PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai solusi bagi honorer K2, bukan malah menepati janji kampanyenya di Pilpres 2014 untuk mengangkat mereka menjadi PNS.
