JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pulau terdepan Indonesia di kawasan armada wilayah barat, Natuna kembali rawan pencurian ikan dan penyelundupan. Karenanya, pemerintah berpesan supaya TNI Angkatan Laut meningkatkan patroli laut secara intensif di wilayah itu.
Menteri Koordinator Bidang Poltik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) M Mahfud MD mengungkapkannya secara langsung, menyusul pelantikan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto merotasi sejumlah pejabat tinggi institusi militer tanah air. Salah satunya yang berada di bawah bendera matra laut itu. Pimpinan Kogabwilhan I dan Armada I pun berganti.
"Saya berpesan agar TNI AL memperhatikan keamanan aktivitas para nelayan kita di Natuna," ujar Mahfud di Jakarta, kemarin.
Permintaan itu bukan tanpa alasan. Mengingat ketegangan sempat terjadi di laut Natuna Utara. Nelayan Cina masuk dan mengambil ikan dengan perlindungan coast guard mereka.
Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI AL, TNI AU, dan instansi-instansi lainnya sempat meningkatkan intensitas operasi saat ketegangan tersebut berlangsung. Dengan KSAL baru yang juga berpengalaman menangani masalah Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna Utara, Mahfud yakin tugas itu dapat dilaksanakan.
"KSAL baru terus mencari terobosan dan kreativitas dalam upaya mempertahankan kedaulatan di laut," imbuhnya.
Mahfud juga meminta supaya penerus Yudo sebagai panglima Kogabwilhan I ikut memperhatikan hal itu. Sebab, Natuna Utara juga berada tidak jauh dari Laut Cina Selatan. Dia meminta agar pengamanan di wilayah perairan itu benar-benar maksimal.
Sebagai pengganti Yudo, Hadi sudah menunjuk panglima Kogabwilhan I yang baru. Yakni Laksamana Muda TNI I Nyoman Gede Ariawan. Dia merupakan panglima Armada III yang bertugas di Sorong. Dengan perpindahan tugas tersebut, Ariawan otomatis mendapat kenaikan pangkat menjadi perwira tinggi bintang tiga.
Bukan hanya pimpinan Armada III, orang nomor satu di Armada I juga turut disegarkan oleh Hadi. Dia memilih Laksamana Muda TNI Ahmadi Heri Purwono sebagai panglima Armada I. Baik Ariawan maupun Ahmadi sama-sama punya tanggung jawab atas perairan Natuna Utara. Karena itu, keduanya harus kompak.
Selain itu, KSAL juga menekankan, salah satu titik berat tugas Kogabwilhan I adalah operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).
"OMP Fokus kerawanan di ZEE Indonesia di perairan Laut Natuna dan OMSP yang saat ini sedang berjalan yaitu kegiatan bantuan kemanusiaan dalam penanganan Covid-19," beber orang nomor satu di TNI AL tersebut.
Pakar militer Khairul Fahmi menyampaikan, masalah di Natuna Utara memang perlu menjadi perhatian KSAL baru bersama jajarannya. Dia menyebut, meski saat ini TNI AL bukan satu-satunya lembaga negara yang punya tanggung jawab mengurus masalah di Natuna Utara, mereka tetap unsur penting yang harus bergerak. Menurutnya, Yudo harus didorong supaya bisa menghilangkan ego sektoral.
TNI AL, lanjut Fahmi, harus bisa bekerja sama dengan baik bersama lembaga dan kementerian lain yang juga masih punya kewenangan mengurus masalah di Natuna Utara. "Menuntaskan permasalahan ego sektoral, tumpang tindih kewenangan, dan bagaimana pengawasan bisa konsisten dan berkelanjutan di kawasan itu," bebernya.
Dia pun mengetahui bahwa tidak mudah menyelesaikan masalah di Natuna Utara. Namun TNI AL harus bisa. Masalah illegal fishing di Natuna Utara, sambung Fahmi, bukan persoalan baru. Untuk itu, harus ada penyelesaiannya. Selain illegal fishing di Natuna Utara, bagian timur Laut Cina Selatan juga punya persoalan sama.
Di sana juga masih rawan penyelundupan. Karena itu, dia berharap KSAL baru lebih fokus. "Patrolinya diintensifkan, pengaturan pergerakan kapal supaya efektif dan efisien," imbuhnya.
Sumber: Jawa Pos Group
Editor: Rinaldi
