JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Persoalan kartu tanda penduduk elektronik atau eKTP cukup sensitif untuk masyarakat jika dilihat secara psikologis. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Habib Aboe Bakar Al Habsy.
Pasalnya, banyak di antara masyarakat yang merasakan susahnya mendapat e-KTP. Bahkan, tidak jarang pula yang menggunakan keterangan pengganti hingga berbulan-bulan maupun hitungan tahun.
Oleh sebab itu, menurutnya, jika ada berita ditemukan e-KTP dalam jumlah yang banyak, tentu menyita perhatian dan memicu spekulasi. Hal itu, tegasnya, bisa menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Apalagi menjelang pilkada dan pilpres, bisa jadi isu ini akan bergeser pada persoalan penggunaan KTP palsu untuk perolehan suara," ucapnya, Selasa (29/5/2018).
Atas dasar itu, dia menyatakan bahwa aparat keamanan perlu melakukan pendalaman. Polisi perlu menelusuri ihwal adanya e-KTP yang jatuh di tengah jalan kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dia menyarankan, sebaiknya barang itu diamankan terlebih dahulu. Jangan dilakukan pemusnahan dengan dibakar agar bisa ditelusuri dan dijadikan bukti.
"Sehingga masyarakat akan memiliki keyakinan bahwa ini benar-benar KTP invalid atau rusak," jelasnya.
Lebih jauh, anggota Komisi III DPR itu mengingatkan Kemendagri juga tak perlu reaktif. Pasalnya, jika itu memang e-KTP tidak bermasalah, tak perlu melakukan pemecatan terhadap staf mereka.
Dia pun mendorong Ombudsman untuk turun dalam persoalan ini untuk memastikan bahwa Kemendagri telah menjalankan tugas mereka dengan baik.
"Di sisi lain untuk menghilangkan berbagai spelulasi yang beredar di tengah masyarakat," tuntasnya. (boy)
Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
