JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ini kabar gembira bagi para guru yang mendambakan segera memiliki rumah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kini bekerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk menyediakan kredit pemilikan rumah sejahtera (KPRS).
Dengan kerja sama ini, para guru dan tenaga kependidikan akan mendapatkan KPR dengan bunga lebih rendah dibanding KPR biasa. Bagi mereka yang bertugas di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) akan mendapat prioritas. Direktur Konsumer BRI Handayani mengatakan, program fasilitas KPRS ini dibagi menjadi dua. Yakni, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau subsidi, dan nonFLPP atau tanpa subsidi.
”Guru dengan penghasilan maksimal Rp4 juta per bulan, akan dimasukkan dalam FLPP. Adapun untuk yang Rp4 juta ke atas, dimasukkan ke dalam nonFLPP,” katanya usai menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kemendikbud di Jakarta, Jumat (27/4).
Dalam program FLPP, guru bisa mendapatkan rumah dengan cicilan yang lebih murah, yakni 5 persen per tahun. Berlaku flat hingga masa akhir cicilan. Selain itu, fasilitas FLPP juga mencakup DP atau uang muka ringan, hanya 1 persen. Ada pun untuk guru yang ikut program nonFLPP, bakal mendapat bunga 7,5 persen yang berlaku flat hingga lima tahun pertama. Setelah itu berlaku bunga sesuai dengan kondisi pasaran. Sebagai gambaran, saat ini rata-rata suku bunga KPR di bank umum masih di kisaran 11-12 persen.
Menurut Handayani, spesifikasi rumah dalam kategori FLPP, akan mengikuti regulasi yang dietapkan oleh Kementerian PUPR. ”Tapi karena ini untuk guru, jadi kami pesankan pada para pengembang untuk membangun rumah dengan kualitas yang baik,” jelasnya.
Handayani menyebut, tahun ini BRI menargetkan bisa menyalurkan KPR untuk 2000 orang guru kategori FLPP. Sementara itu, kuota tidak terbatas untuk kategori nonFLPP. Handayani menyatakan, sudah ada beberapa pengembang yang tertarik untuk membangun klaster khusus perumahan untuk para guru. Untuk tahap pertama, pilot project KPRS ini akan ditempatkan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua Barat. Namun, nantinya ada pula rencana pengembangan ke wilayah Jawa.(tau/jpg)
