RIAUPOS.CO - DANA desa yang menjadi amanat undang-undang (UU) untuk membangun kesejahteraan desa akan digandakan pada 2016. Namun uang sebesar itu diminta tidak hanya mampir ke desa kemudian kembali lagi berputar di kota. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuntut kepala desa seluruh Indonesia mampu menggerakkan padat karya.
Tantangan Jokowi itu disampaikan dalam acara silaturahim dengan kepala desa (kades) dan perangkat desa (perdes) di Asrama Haji Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, kemarin (26/12). Acara tersebut dihadiri sekitar 1.500 kades dan perdes dari penjuru tanah air, baik dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.
Saat memberikan sambutan di depan seluruh kades dan perdes, Jokowi mengatakan, tiap desa rata-rata mendapat dana desa 2015 mencapai Rp600 juta hingga Rp800 juta. Dana tersebut diambil dari total anggaran Rp20 triliun. Sedangkan pada 2016 yang tinggal beberapa hari lagi, anggarannya mencapai Rp47 triliun.
”Untuk tahun ini naik, dan tahun selanjutnya bisa naik lagi sampai Rp60 triliun hingga Rp70 triliun. Agar uang di desa semakin banyak,” ujar Jokowi.
Dengan dana sebesar itu, presiden meminta kades menggelar kegiatan yang membuat uang itu produktif. Pembangunan infrastruktur yang swakelola dan padat karya menjadi prioritas.
”Jadi, misalnya mau membuat jalan atau jembatan, usahakan materialnya cari di sekitar desa, seperti batu dan pasir. Jika kenyataannya butuh semen dan harus cari di kota, usahakan uang yang mengalir ke kota seminimal mungkin,” papar dia.
Jokowi juga memerintahkan ke sektor padat karya. Semakin baik jika semakin banyak warga desa yang memanfaatkan dana tersebut untuk memutar roda ekonomi desa. Dengan demikian, perdes dituntut aktif mencari potensi di desa. Tapi selain itu, perdes harus mampu mencari pasar hasil produksinya. ”Cari juga pasarnya. Jangan sampai panen hasil terbaik, tapi tidak tahu menjualnya. Justru hasilnya busuk,” tegasnya.
Bahkan, presiden mengatakan, para kades tidak perlu ragu bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun non government organisations (NGO). Harapannya terwujud desa yang mandiri, baik pangan maupun energi.
Terkait dana desa rawan penyimpangan dan kriminalisasi, Jokowi mengatakan tidak perlu takut. Sepanjang prosedurnya benar dan tujuan untuk membangun desa. Dia akan menyampaikan pada Kapolri jika terjadi kriminalisasi, baik oleh kepolisian maupun kejaksaan terkait penggunaan dana desa.
Tapi Jokowi juga meminta transparansi dan akuntabilitas. Kades hendaknya mampu memberikan informasi ke seluruh warga dengan memberikan data penggunaan anggaran di setiap papan pengumuman di tiap RT. Pada tahun pertama dana desa, belum banyak yang melakukan transparansi seperti itu.
