Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mewanti-wanti soal transparansi. ”Jangan nakal. Ini duit rakyat,” tegasnya kepada seluruh kades yang hadir.
Dia mengatakan, jika sampai ada terjadi penyimpangan, akan menjadi ranah penegak hukum. Ganjar yakin, dalam tiga tahun program ini berjalan tanpa ada penyimpangan, maka progres percepatan ketertinggalan desa akan berjalan maksimal. ”Kalau berjalan baik, dalam tiga tahun desa sudah bisa maju,” ujarnya.
Ketua DPP Apdesi asal Lampung, Suhardi mengatakan, baru kali ini desa mendapat kemerdekaan. Dalam arti setelah bertahun-tahun, akhirnya desa mendapat kucuran dana segar dari pusat. Sedang soal undang-undang yang berkaitan dengan desa, dia berharap pemerintah melibatkan Apdesi sebagai asosiasi para penggerak kebijakan di desa.
Terkait transparansi, Suhardi mengatakan, tahun pertama sebagai evaluasi. Ke depan akan dilakukan transparansi melalui papan yang ada di desa, bahkan bisa dipublikasi lewat internet. ”Transparansi bisa lewat media, paling mudah papan informasi di tiap RT. Tapi bisa juga di-publish lewat IT. Untuk tahun pertama ini pelaksanaan penarikan dana desa ada keterlambatan, butuh sinkronisasi karena memang masih awal,” kata dia.
Sedang terkait kriminalisasi, ada ayat yang bisa menyerempet kades untuk dikriminalisasi. Jika mendapat vonis hakim bisa dicopot dari jabatannya. Namun ayat tersebut kurang jelas. Oleh karena itu akan disampaikan pada pemegang pemerintahan agar merevisi melalui Rekomendasi Solo yang tengah dibahas dalam Rakernas III. (din/un/jpg)
