Fraksi PAN Nilai Kinerja Pemerintah Belum Maksimal

Nasional | Rabu, 26 Oktober 2022 - 11:03 WIB

Fraksi PAN Nilai Kinerja Pemerintah Belum Maksimal
Pengunjung memilih obat di salah satu apotek di kawasan Surabaya Barat, belum lama ini. Apotek tidak lagi menyediakan obat sirup setelah Kemenkes resmi memberikan surat edaran penarikan obat sirup yang mengandung ethylene glycol terkait munculnya kasus gagal ginjal akut. (RIANA SETIAWAN/JAWA POS)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Fraksi PAN menilai pemerintah belum bekerja maksimal. Antara Kemenkes dan BPOM belum bersinergi dan malah cenderung atau terkesan saling menyalahkan. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR juga mendesak kementerian kesehatan segera menangani kasus gagal ginjal akut yang secara tiba-tiba muncul di tengah masyarakat.

Saleh Partaonan Daulay, Ketua Fraksi PAN DPR RI, Selasa (25/10) menyebutkan, dari laporan anggota fraksi PAN yang saat ini sedang melaksanakan reses ke dapil masing-masing, gagal ginjal akut ini sangat meresahkan masyarakat.


Apalagi diberitakan bahwa sejauh ini sudah ada 241 orang anak yang terpapar. Dan dari sejumlah itu, 131 orang anak dinyatakan tidak selamat. "Ini bukan hanya korban sakit. Tetapi ini korban jiwa. Sangat beralasan jika masyarakat resah. Muncul kegelisahan dimana-mana”, katanya.

"Menurut pantauan kami, pemerintah belum bekerja maksimal. Masih saling tunggu. Antara Kemenkes dan BPOM belum bersinergi. Malah cenderung ada kesan saling menyalahkan,"jelasnya.

Dalam konteks itu, fraksi PAN mendesak agar dilakukan beberapa langkah berikut: Pertama, Kemenkes diminta segera mencari obat gagal ginjal akut ini. Obat tersebut harus segera diberikan kepada para pasien yang terpapar.

"Tidak boleh berlama-lama karena dikhawatirkan korban akan semakin banyak,"kata anggota DPR yang berasal dari Dapil II Sumut ini. Dia juga mendesak BPOM untuk segera mengumumkan hasil pemeriksaannya terhadap kandungan obat yang terdapat di dalam sirup yang diduga sebagai penyebab.

"BPOM dinilai kurang tekun dalam melaksanakan pengawasan dan pengujian. Kalau sudah kejadian seperti ini baru sibuk dan terkesan kalang kabut,"katanya. Ketiga, PAN mendesak kementerian kesehatan dan BPOM agar obat-obatan yang disita untuk tidak dimusnahkan terburu-buru. Harus ada kejelasan dan klarifikasi terkait statusnya. Ini diperlukan agar produsen obat-obatan itu tidak dirugikan.

"Karena isu yang berkembang saat ini belum tentu menguntungkan mereka. Sementara, obat mereka belum tentu juga salah,"katanya. Poin keempat, Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah mendesak agar kepolisian RI bersama BPOM dan Kemenkes untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kasus ini.

"Kalau terbukti ada kesalahan dan unsur kesengajaan, maka harus segera ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,"tegasnya. Saleh juga mendesak seluruh fasilitas kesehatan yang ada untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pasien yang terpapar. Harus ada upaya sungguh-sungguh agar mereka bisa sembuh dan sehat kembali.

Langkah-langkah di atas mendesak untuk dilakukan. Masyarakat perlu diberi ketenangan. Apalagi, kita masih berkutat untuk melawan pandemi Covid-19 yang belum berakhir seiring munculnya varian-varian baru.(jpg)

Laporan JPG, Jakarta


 









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook