JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Meski memegang peran penting dalam misi kebangsaan untuk mencerdaskan anak bangsa, hingga kini berbagai masalah menahun guru belum juga rampung. Mulai soal kesejahteraan, kompetensi, distribusi, rekrutmen, hingga perlindungan.
Persoalan-persoalan itu, menurut Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim, perlu disuarakan lebih lantang dalam peringatan Hari Guru Nasional Ke-78 hari ini (25/11). Soal kesejahteraan misalnya. Guru-guru non-aparatur sipil negara (ASN) atau honorer di sekolah negeri maupun swasta masih banyak yang upahnya Rp300 ribu sampai Rp500 ribu per bulan.
"Dalam hal ini kan tentu sama sekali tidak manusiawi. Jauh standarnya di bawah rata-rata upah minimum," tuturnya Senin (20/11) lalu.
Upaya menyejahterakan guru pun seharusnya linier dengan rekrutmen guru honorer itu menjadi ASN. Sayangnya, sejak 2021, rekrutmen 1 juta guru menjadi ASN dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) belum terwujud.
Pada 2022 sejumlah guru prioritas satu yang telah lolos passing grade ini diumumkan mendapat penempatan. Tapi tiba-tiba dianulir. Hingga akhirnya tersisa sekitar 62 ribu. Tahun ini dijanjikan bisa terserap sekitar 50 ribu. "Sudah dua tahun mereka diombang-ambingkan nasibnya tanpa mendapatkan informasi di daerah," tegasnya.
Lebih jauh, menurut Satriwan, rekrutmen PPPK ini hanya solusi jangka pendek. Untuk jangka panjang, rekrutmen PNS jadi solusi paling tepat agar guru bisa dipastikan tetap mengajar di daerah yang memang membutuhkan tenaganya.
Terlebih, sebaran distribusi guru sangat tidak merata. Masih tersentralisasi di kota-kota besar atau daerah yang relatif maju. Sementara di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih banyak kekosongan. Satu persoalan lain yang jadi prioritas menteri-menteri pendidikan di kabinet-kabinet sebelumnya untuk memeratakan distribusi guru.
Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi juga berharap di masa mendatang pemerintah kembali membuka rekrutmen ASN CPNS untuk formasi guru yang beberapa tahun belakangan ditiadakan dan diganti PPPK.
Meskipun sama-sama ASN, dari aspek kesejahteraan serta kepastian kerja jangka panjang, terdapat perbedaan pada keduanya. Menjadi PNS lebih ada jaminan. "Agar profesi guru menjadi profesi yang diidam-idamkan oleh anak muda," tutur dia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengungkapkan, sejak 2019 pemerintah terus berupaya menuntaskan permasalahan kejelasan status dan kesejahteraan guru honorer yang telah menahun.
"Dan ini diharapkan hingga nanti tahun 2024, satu juta guru honorer itu dapat terangkat (menjadi ASN, Red) semua," ungkapnya.
Merujuk data Ditjen GTK, jumlah guru honorer yang telah diangkat menjadi guru PPPK sejak 2021 mencapai 544 ribu orang. Sementara pada 2023, dari proses seleksi yang masih berlangsung, bakal ada tambahan 296 ribu guru ASN PPPK baru.
Besaran ini termasuk 50.248 orang P1 yang bisa terserap di tahun ini. Sementara sisanya, 12.276 orang guru P1, harus kembali menunggu penempatan pada tahun depan. "Dengan demikian, jumlah guru yang diangkat menjadi ASN PPPK nanti sudah mencapai lebih dari 800 ribu orang," tuturnya.
Setelah target 1 juta guru ini tuntas, Nunuk mengungkapkan, tak akan ada lagi perekrutan guru honorer di satuan pendidikan. Untuk mengisi kekosongan guru karena guru pensiun, hanya dilakukan melalui pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan.
"Ditjen GTK terus berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi guru, baik dari aspek pedagogik, profesional, personal, maupun sosial," ucapnya.
Menurut Nunuk, kompetensi guru mempunyai pengaruh yang sangat besar. Sebab, dengan semakin tinggi kompetensi yang dimiliki guru, akan meningkat pula kualitas dan kelayakan pengajaran yang diterima anak-anak Indonesia.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
