Jakarta (RIAUPOS.CO) -- Tuduhan konspirasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah, dan aparat keamanan pada pemilu 2019 dibantah Menkopolhukam Wiranto. Dia menegaskan, KPU merupakan lembaga independen yang tidak bisa diintervensi. Sehingga, tuduhan konspirasi itu menurut dia sama sekali tidak benar.
Keterangan tersebut disampaikan oleh Wiranto usai memimpin rapat terbatas di kantornya, Rabu (24/4). Menurut dia, tuduhan konspirasi yang beredar saat ini sudah berlebihan. ”Sangat tendensius, ngawur, bernuansa fitnah, tidak benar, dan tidak berdasar,” kata dia. Sebab, dia memastikan tidak ada niatan dari pemerintah maupun aparat keamanan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Menurut Wiranto, tuduhan itu diarahkan untuk mendelegitimasi pemerintah dan penyelenggara pemilu. Khususnya KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). ”Termasuk hasil pemilu yang sementara ini sedang dalam proses penghitungan,” kata mantan panglima ABRI itu. Padahal, penghitungan suara oleh KPU sudah dilakukan secara transparan. Bahkan bisa dipantau oleh masyarakat secara langsung.
Sebagai Menko Polhukam, Wiranto menyampaikan bahwa komisioner KPU maupun Bawaslu dipilih oleh DPR. Keduanya juga merupakan lembaga yang tidak tergabung dalam struktur lembaga lain. ”Dengan demikian tidak berada di bawah kendali pemerintah,” tegas pejabat asal Jogjakarta tersebut. Dia pun menegaskan kembali, pemerintah tidak pernah punya pikiran mengintervensi apalagi membangun konspirasi secara terstruktur, sistematis, dan massif.
Lebih lanjut, Wiranto menuturkan, dirinya sebagai pejabat yang membidangi sektor politik nasional menegaskan, bahwa pasti tahu dan akan berperan aktif apabila konspirasi yang dituduhkan benar adanya. ”Pada kenyataannya saya harus menyatakan bahwa tuduhan konspirasi antara pemerintah dan KPU atau Bawaslu untuk melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif dalam pemilu tahun 2019 tidak benar,” tegasnya.
Melalui keterangan tersebut, sambung Wiranto, pemerintah berharap besar masyarakat tidak percaya terhadap berita-berita bohong yang beredar selama ini. Juga tidak terhasut untuk melakukan gerakan-gerakan yang hanya akan mengganggu kedamaian dan keamanan nasional. Menurut dia, masyarakat seharusnya mengapresiasi penyelenggaraan pemilu serentak tahun ini. Sebab, dengan tingkat kerumitan yang luar biasa, KPU sudah berhasil.
Sedikitnya, Wiranto menjelaskan, bahwa pemilu serentak tahun ini melibatkan 192 juta pemilih dengan jumlah TPS mencapai 810 ribu. ”Sangat terbuka untuk diawasi oleh semua pihak termasuk observer dari mancanegara,” jelasnya. (syn/byu/jpg)
>>>Selengkapnya baca Harian Riau Pos
Editor: Rindra yasin
