JAKARTA (RIAUPOS.CO) - 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat sepakat mendesak agar Ketua Umum partainya segera memecat kader yang dicap pengkhianat. Seruan ini disampaikan secara serempak dalam pernyataan bersama yang dibacakan Ni’matullah, Ketua DPD PD Sulawesi Selatan (Sulsel).
“Selain itu, kami juga bertekad untuk melawan para pelaku gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, termasuk meminta DPP untuk melakukan pemecatan terhadap kader yang berkhianat,” tegas Ni’matullah saat membacakan tiga poin pernyataan bersama, didampingi seluruh Ketua DPD yang hadir di Cikeas, Jawa Barat (23/2).
Dua poin lainnya adalah setia dan tunduk patuh pada konstitusi Partai Demokrat, yang telah menetapkan AHY sebagai Ketua Umum yang sah sesuai hasil Kongres V Partai Demokrat serta mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Poin ketiga berbunyi, bertekad untuk membangun dan membesarkan Partai Demokrat yang sedang bangkit dan diterima publik, sebagai partai yang senantiasa memperjuangkan harapan rakyat.
Deklarasi para Ketua DPD ini sekaligus menegaskan bahwa tidak akan pernah ada Kongres Luar Biasa (KLB). Karena menurut Ni’matullah, dalam AD/ART PD, dinyatakan KLB hanya bisa dilaksanakan antara lain dengan persetujuan 2/3 Ketua DPD sebagai pemilik suara.
Diketahui, para Ketua DPD ini berkumpul mendengarkan paparan dan arahan dari AHY serta dari Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pertemuan dilakukan dengan prosedur kesehatan yang ketat, termasuk mensyaratkan semua peserta negatif Covid-19 dengan membawa hasil PCR swab test yang sah, mengenakan masker dan menjaga jarak.
Dalam paparannya, AHY menjelaskan, kronologi upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan DPP PD yang ternyata sudah dimulai sejak awal Januari 2021. Segelintir kader dan mantan kader yang berkhianat membujuk para Ketua DPD, DPC dan sejumlah kader untuk bergabung menumbangkan kepemimpinan yang sah.
“Isu-isu yang mereka pakai ternyata hoax. Faktanya, kemenangan dalam Pilkada 2020 telah melampaui target, tren elektabilitas partai pun naik. Hal itu terungkap dari berbagai survei yang ada,” ujar AHY.
AHY juga menginstruksikan seluruh jajaran pengurus dan kader untuk menguatkan soliditas serta melawan upaya-upaya pengambilalihan kepemimpinan partai.
“Tunjukkan bahwa masalah yang sekarang PD hadapi ini merupakan ancaman serius terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia,” tegas AHY.
Sementara itu, dalam sambutannya, SBY menegaskan, Partai Demokrat is not for sale. Ia juga mengapresiasi langkah cepat dan tepat dari Ketum AHY serta jajaran pengurus partai yang sigap merespon isu kudeta itu.
“Namun saya mengingatkan gangguan dan serangan pasti akan terus terjadi, seiring makin meningkatnya elektabilitas dan dukungan publik bagi partai non pemerintah ini,” ujarnya.
Sumber : JawaPos.com
Editor : M Ali Nurman
