JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Keterlibatan PNS dalam aksi terorisme tidak akan ditolerir apa saja bentuknya. Hal ini dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Yuddy Chrisnandi. Menurutnya, jika ada indikasi PNS ikut membantu kegiatan teror, kementeriannya tak segan-segan memberikan sanksi tegas. "Apalagi sampai menjadi bagian jaringan teroris. Tak ada ampun," jelas dia, Senin (22/2/2016).
Pernyataanya tersebut dilontarkan saat menanggapi kasus penangkapan ARW (Achmad Ridho Wijaya) yang notabene terduga pelaku terorisme. Eks Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi, Pemkab Malang, Jawa Timur itu dibekuk Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso, Malang, Jumat (19/2/2016) malam.
Mengenai ARW, menurut Yuddy, pihaknya sudah mengajukan pemberhentian sebagai PNS secara formal sebulan lalu. “Saya minta Bupati Malang untuk mempercepat penuntasan proses pemberhentian yang bersangkutan sebagai PNS,” kata Yuddy.
Politisi Partai Hanura itu berharap pihak kepolisian membasmi terorisme di Indonesia sampai ke akar-akarnya. "Kami persilakan tindak yang bersangkutan secara tegas sesuai hukum yang berlaku," tambah dia. Selanjutnya, Yuddy juga meminta kepada seluruh pimpinan instansi, terutama kepada para kepala daerah, untuk lebih berhati-hati dan terus memonitor PNS di lingkungannya masing-masing.
"Jangan sampai kecolongan. Pastikan tidak ada PNS yang terlibat terorisme, serta lakukan langkah-langkah antisipatif dan proaktif dalam rangka deteksi dan cegah dini," tandas dia.
Yuddy memberikan apresiasi kepada jajaran Densus 88 yang telah bertindak cepat. "Apresiasi kepada Densus 88 yang telah bergerak cepat menangkap ARW, terduga teroris. Kita negara hukum, mari beri kesempatan penegak hukum untuk menindaklanjutinya," imbuh Yuddy.
Sekedar diketahui, ARW diamankan bersama empat pelaku teror thamrin lainnya. Kelimanya merupakan anggota sayap militer kelompok Jemaah Anshor Khilafah Nusantara (JAKN) pimpinan Amman Abdurrahman.(hyt)
Sumber: Jawa Pos
Editor: Hary B Koriun
