JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pengendalian arus mobilitas selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) akan dilakukan tanpa penyekatan. Sementara strategi lain seperti contraflow, pemberlakuan arus satu arah (one way) maupun sistem ganjil-genap akan diterapkan atas diskresi kepolisian.
"Kami menegaskan bahwa tidak ada penyekatan. Yang ada adalah pengetatan prokes di semua prasarana dan sarana transportasi," jelas Jubir Kementerian Perhubungan Adita Irawati, kemarin (20/12).
Adita menjelaskan, secara umum Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) diwajibkan menunjukkan bukti vaksinasi lengkap 2 dosis. Disertai dengan hasil negatif negatif tes antigen dengan sampel maksimal 1x24 jam. Kemudian penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
"Mereka yang belum menerima vaksin lengkap sementara dibatasi mobilitasnya. Anak 12 tahun ke bawah wajib menunjukan negatif tes PCR yang sampelnya diambil maksimal 3x24," jelas Adita.
Pembatasan kapasitas, kata Adita, akan diterapkan di semua moda transportasi. Transportasi laut sebesar 75 dari kapasitas maksimal. Kemudian untuk pesawat udara boleh menggunakan 100 persen kapasitas. "Namun dengan syarat harus menyediakan 3 baris kursi kosong untuk tempat bagi penumpang yang ditemukan bergejala atau sakit," katanya.
Sementara untuk Kereta Api dibatas 80 persen kapasitas pada KA jarak jauh antar kota. Sementara KA lokal dan perkotaan 70 persen Kemudian KA untuk perjalanan rutin atau komuter di daerah Aglomerasi dibatasi 45 persen dari kapasitas. Kemudian untuk mencegah masuknya varian Omicron, pintu masuk internasional juga dibatasi. Pintu udara hanya terbatas pada Bandara Soekarno Hatta-Jakarta, Sam Ratulangi Manado serta Ngurah Rai Bali khusus wisatawan asing.
Kemudian untuk pintu masuk pelabuhan meliputi Batam, Tanjung Pinang dan Nunukan. Untuk darat dibatasi pada Entikong dan Aruk di Kalimantan. Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengungkapkan PPDN darat juga wajib menunjukkan bukti vaksin lengkap dan negatif antigen 1x24. Serta penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Budi mengatakan mobil penumpang umum akan dibatasi hanya sampai 75 persen kapasitas dari maksimal. "Demikian juga dengan kapal penyeberangan atau roro," jelas Budi.
Semua pengelola simpul transportasi termasuk pelabuhan dan penyeberangan juga harus patuh menerapkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, pemeriksaan suhu, penyediaan sarana cuci tangan, kemudian sterilisasi ruang tunggu secara berkala. Khusus moda laut, sterilisasi selain kapal, juga kendaraan busnya.
"Kami juga akan sediakan ruang isolasi jika dijumpai ada penumpang yang terpapar Covid-19," jelasnya.
Hal lain adalah rekayasa lalu lintas. Budi mengatakan strategi rekayasa seperti contraflow, one way, hingga pemberlakukan ganjil genap akan sangat mungkin dilakukan. Namun eksekusinya diserahkan pada diskresi kepolisian.
"Jika pihak kepolisian menilai perlu diberlakukan, maka nantinya akan dibantu oleh PUPR BUJT, Dishub, Satpol PP dan petugas setempat. Sangat situasional, tergantung keperluan di lapangan," jelas Budi.
Sejauh ini, kata Budi, belum ada pembatasan bagi kendaran logistik. Namun jika diperlukan, akan dilakukan pengalihan arus dari jalan tol ke jalan nasional. Kemudian juga akan dilakukan random sampling di jembatan timbang, terminal dan rest area.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa info terakhir menunjukkan perkembangan kasus Omicron yang terus meluas dan telah melanda lebih dari 90 negara di dunia termasuk Indonesia. Luhut menjelaskan saat ini Indonesia masih menutup pintu bagi WNA dari 11 negara untuk datang ke Indonesia. Untuk WNI yang datang dari luar negeri, wajib karantina selama 14 hari.
"Mengikuti perkembangan yang terjadi, Pemerintah akan melakukan penambahan negara UK, Norwegia, dan Denmark dan menghapus Hongkong dalam daftar tersebut," papar Luhut kemarin.
Penelitian yang ada menunjukkan Omicron menyebar lebih cepat. Meski kemungkinan lebih ringan tetap berisiko meningkatkan perawatan RS sebagaimana yang terjadi di UK. "Berita baiknya, sampai saat ini tingkat kematian karena Omicron masih rendah, meski kita tetap masih harus menunggu informasi tambahan," kata Luhut.
Luhut menyebut pemerintah juga mulai melihat peningkatan kedatangan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dari berbagai negara di beberapa pintu masuk yang ada. Tidak hanya dari penerbangan udara. "Pemerintah melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk kedatangan menuju Indonesia. Kami juga mempertimbangkan untuk meningkatkan masa karantina menjadi 14 hari jika penyebaran varian Omicron semakin meluas," kata mantan Menkopolhukam ini.
Untuk mengantisipasi melonjaknya PPLN yang tiba di Indonesia, Pemerintah juga menyiapkan tempat-tempat atau wisma karantina baru untuk menjaga agar kondisi kepulangan mereka tetap kondusif dan sesuai protokol yang ada. Pemerintah juga akan mengkaji kesiapan Bandara Juanda Surabaya sebagai pintu masuk baru bagi PPLN yang akan pulang ke tanah air.
Meskipun telah ditemukan kasus Omicron di Indonesia, Luhut menyebut bahwa kasus Covid-19 tanah air masih berada pada tingkat yang rendah. Kasus aktif dan perawatan di rumah sakit Jawa Bali juga masih menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, pemerintah tetap mempersiapkan langkah-langkah antisipasi. dengan mendasarkan pada perubahan jumlah kasus harian, tingkat perawatan RS, dan tingkat kematian.
Kemarin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan kasus Omicron bergerak sangat cepat. Dia mencontohkan, pada dua pekan lalu ada 7.900 kasus Omicron di dunia. Lalu seminggu setelahnya sudah ada 62 ribu kasus. Sementara negara juga bertambah dari 72 negara jadi 97 negara dalam jarak seminggu. "Ranking berubah dari yang terbanyak awalnya Afrika Selatan lalu sekarang Inggris," tuturnya.
Dia menyatakan bahwa saat ini ada pergeseran populasi yang mengalami Omicron. Yang sebelumnya ada di wilayah Afrika, kini bergeser ke Eropa. Sementara di Indonesia, kasus Omicron dibawa oleh seorang WNI perempuan dari Nigeria yang datang 27 November lalu. Ini yang kemungkinan menulari petugas kebersihan Wisma Atlet Kemayoran. Lalu ada dua orang WNI pria yang pulang dari Amerika dan Inggris.
"Kasus di Indonesia merupakan imported case," ungkap Budi.
Dia merasa beruntung kasus di Indonesia bisa ditemukan di tempat karantina. Budi menekankan bahwa hal ini menjadi bukti bahwa pentingnya karantina setelah dari luar negeri. Sehingga jika ada kasus impor dapat terdeteksi dan ditangani di dalam tempat karantina.
Lalu dalam sepekan terakhir, Budi mengamati ada peningkatan jumlah kedatangan luar negeri melalui laut dan darat. Dua tempat ini memiliki positivity rate tinggi. "Maka akan kami perkuat surveilan di pintu masuk itu," ujarnya. Selain dengan genome sequencing, Kemenkes juga akan menggunakan tes PCR menggunakan metode S-Gene Target Failure (SGTF). Metode ini dinilai paling efektif untuk melihat potensi omicron dengan kurun waktu 4 jam.
Budi menambahkan besok bisa menuntaskan target 40 persen populasi atau 108 juta orang. Lalu vaksinasi anak 6 sampai 11 tahun sudah mencapai 5.042.000 suntikan.
"Kami imbau agar masyarakat mempercepat vaksinasi agar mencegah masuknya omicron ke komunitas lokal," ujarnya.
Selanjutnya pemerintah berencana akan membuka data PeduliLindungi. Budi menyatakan langkah ini dilakukan agar publik mengetahui tempat yang tidak disiplin menerapkan disiplin protokol kesehatan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, kebijakan PPKM luar Jawa-Bali akan dilanjutkan hingga 3 Januari 2022. "Akan ada perpanjangan (PPKM dari) tanggal 24 Desember (2021) sampai dengan 3 Januari (2022). Ini 11 hari mengikuti mekanisme dari Nataru," ujarnya pada kesempatan yang sama.
Seiring dengan perbaikan situasi pandemi, jumlah daerah yang melaksanakan PPKM level 1 kembali meningkat. Dari sebelumnya 159 kabupaten/kota menjadi 191 kabupaten/kota. Sementara yang berada di level 2 mengalami penurunan dari 193 daerah menjadi 169 kabupaten/kota. Kemudian, level 3 menurun dari 64 daerah menjadi 26 kabupaten/kota, dan daerah di level 4 tetap nol.
Airlangga menegaskan, pengaturan PPKM untuk 24 Desember sampai dengan 2 Januari (2022) tetap berpedoman pada Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 saat Nataru.
"Kecuali untuk hal-hal yang belum diatur maka disesuaikan dengan level asesmen Covid-19 di daerah masing-masing," imbuhnya.
Sejalan dengan itu, Airlangga menyebut pemerintah tengah mempertimbangkan pemberian vaksin booster Covid-19 secepatnya. Adapun vaksin Merah Putih dipertimbangkan untuk menjadi vaksin booster.
"Arahan Bapak Presiden, beberapa opsi untuk vaksin Booster juga akan dipersiapkan untuk menggunakan vaksin Merah Putih, vaksin yang dikembangkan BUMN dengan Baylor," katanya.
Selain itu, pemerintah juga tengah melakukan kajian pada beberapa produsen vaksin. Di antaranya yakni Pfizer, Sinovac, hingga AstraZeneca yang masih berproses di Badan POM. Kini, sedang dilakukan revisi Perpres dan Permenkes terkait vaksin booster. "Terkait dengan vaksin booster akan dilakukan revisi perpres dan permenkes, dan pemerintah akan mengupayakan ini secepatnya," ungkapnya.
Sementara itu, Komisi IX DPR mendorong pemerintah menggencarkan tracing Covid-19 varian baru. Sebab, diduga kasus yang ada bukan hanya tiga kasus positif yang sudah dipublikasikan. Anggota Komisi IX Charles Honoris menyampaikan dugaan tersebut mengingat tingkat testing dengan Whole Genome Sequencing (WGS) masih rendah.
"Tentunya kita berharap jumlah pemeriksaan WGS bisa terus ditingkatkan untuk mengidentifikasi komposisi varian Covid-19 yang sedang menyebar di Tanah Air," terang Charles kemarin.
Secara paralel, vaksinasi juga sebaiknya dipercepat dan mulai dipersiapkan vaksin booster. Terutama untuk lansia yang sistem kekebalannya paling rawan. Charles menilai, kebijakan pemerintah untuk melakukan gas dan rem sudah tepat, meskipun di negara lain memutuskan untuk lockdown menyusul munculnya varian Omicron. Yang penting kebijakan itu dilaksanakan dengan tertib dan tidak mentoleransi pelanggaran.
"Saya mendukung kebijakan gas dan rem yang berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden," tegas Charles.(tau/lyn/dee/deb/jpg)
