JAKARTA (RIAUPOS.CO)- Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara atau FSPBUN, mendapat kabar gembira dari Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/2).
Sebab, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang ikut dalam pertemuan, diminta Presiden yang akrab dipanggil Jokowi untuk mengkaji kemungkinan karyawan PT Perkebunan Negara (PTPN) 1-14 mendapatkakn jatah lahan.
"Bapak Presiden meminta kepada saya untuk melihat bagaimana bila karyawan-karyawan dari perkebunan ini, yang sudah mengabdi 10 tahun ke atas bisa mendapatkan lahan 1.000 meter persegi," ucap Rini usai pertemuan, didampingi pengurus FSPBUN yang dipimpin Tuhu Bangun.
Rini menyebutkan, presiden dalam pertemuan itu menekankan betul supaya perkebunan nusantara memikirkan karyawannya. Sebab, mantan wali kota Solo itu mendengar masih banyak karyawan PTPN yang belum sepenuhnya sejahtera.
Dengan diberikan jatah lahan per hektare. Para karyawan yang telah bekerja di atas 10 tahun itu diharapkan bisa optimal dalam menjaga dan merawat perkebunan tersebut.
"Sehingga, mereka mendapatkan ketenangan, tinggal di sana, punya tempat tinggal yang permanen. Mereka juga, komitmen untuk menjaga kebun-kebun ini juga menjadi tinggi," tambahnya.
Tuhu Bangun ketika itu menyampaikan bahwa kesejahteraan karyawan PTPN dan keberlangsungan perkebunan memang harus diperhatikan. Sehingga, aset negara itu tetap produktif. Hal tersebut menurut dia tidak bisa lepas dari peran pemerintah bekerjasama dengan serikat pekerja.
"Aset kita (PTPN-red) itu 1.187.000 hektare. Karyawan ada 130 ribu lebih yang aktif. Ada juga purna karya, eks karyawan, itu lebih kurang 400 ribu. Kemudian mitra petani plasma, perkebunan. Itu 457 ribu KK. Tenaga borongan, musiman 150 ribu orang," ucap Tuhu.
Pihaknya menambahkan, keberadaan PTPN memberikan dampak ekonomi yang besar bagi pekerja maupun masyarakat di sekitarnya. Hal itu sesuai dengan tujuan didirikannya PTPN, untuk membangun perekonomian kerakyatan, sekaligus mendatangkan devisa bagi negara.(fat)
