JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ketua Umum Partai Republik Asngari menegaskan Partai Republik siap meraih kursi parlemen di Senayan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Hari ini, Partai Republik meminta Bawaslu memfasilitasi Mediasi dengan KPU pusat. Dengan mediasi diharapkan KPU dapat memberikan waktu kepada Partai Republik untuk memperbaiki input data keanggotaan yang belum sempat ter-upload secara sempurna selama dalam proses verifikasi administrasi.
"Kami siap lolos dan berkompetisi dalam Pemilu 2024. Kami yakin jika diberi kesempatan mengikuti Pemilu 2024, kami bisa mengambil jatah kursi di Senayan dan DPRD tingkat I dan II," tegas Asngari usai mendaftarkan permohonan mediasi ke Bawaslu di Jakarta, Rabu (19/10).
Permohonan mediasi dilayangkan melalui pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait keluarnya Berita Acara KPU Nomor: 230/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dan Pengumuman KPU Nomor: 9/PL.01.1-Pu/05/2022 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi.
Dalam kesempatan ini, Asngari menyatakan Partai Republik telah memenuhi semua persyaratan seperti kepengurusan 100 persen di 34 provinsi, 75 persen kabupaten/kita dan 50 persen kecamatan.
Syarat domisili dan nomor rekening partai serta syarat KTA keanggotaan dan sudah di-input ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU RI.
"Jadi kami sudah memenuhi seluruh persyaratan sehingga besar harapan kami Bawaslu dapat mempertimbangkan putusannya agar meloloskan Partai Republik dalam forum mediasi bersama KPU dengan keputusan mengikuti verifikasi faktual dan selanjutnya diloloskan sebagai Peserta Pemilu 2024," tegasnya.
Ditegaskan Asngari, seluruh kader Partai Republik di seluruh Indonesia diharapkan tetap bertahan doa dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan verifikasi faktual. "Tetap optimis. Kita semua berharap permohonan mediasi ke Bawaslu ini dapat diterima dengan baik," katanya.
Sebelumnya, dalam pengumuman KPU, Partai Republik dinyatakan tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya yaitu verifikasi faktual karena data kepengurusan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Keputusan ini dianggap bertentangan dengan fakta yang sebenarnya bahwa Partai Republik telah berhasil melengkapi 4 kategori jenis data termasuk kepengurusan dan kantor di dalam aplikasi SIPOL KPU. (nto/c)
